Benny K Harman Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kuota Haji Hingga ke Meja Hijau

 

Repelita Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, kembali menyuarakan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji, yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benny menekankan agar seluruh pihak mendukung KPK dalam menelusuri tuntas kasus dugaan korupsi kuota haji yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp1 triliun.

Potensi kerugian negara itu, menurut Benny, telah disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meski baru sebatas analisis internal lembaga. Perhitungan kerugian negara pun telah dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari koordinasi penegakan hukum.

Sebelumnya, KPK telah melakukan pencekalan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, agar tidak bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu juga mencakup dua orang lainnya, yaitu staf khusus menteri berinisial FHM dan pihak swasta berinisial IAA.

Benny K Harman menegaskan, seluruh pihak yang diduga terlibat tidak boleh lagi menghindar dengan alasan tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak berniat melakukan tindak pidana. Ia menegaskan, hanya dengan dua alat bukti, seseorang dapat dihadapkan ke meja hijau.

"Jangan ada lagi debat tentang mens rea. Tidak tau, tidak mengerti, dan tidak ada niat bukan lagi alasan untuk tidak mengusut kasus ini sampai tuntas. Cukup hanya dengan dua alat bukti saja, seseorang bisa dihadapkan oleh KPK ke meja hijau. #RakyatMonitor," ujar Benny dalam unggahannya, Selasa (12/8/2025).

Benny juga menyambut baik pengumuman KPK bahwa kasus dugaan korupsi kuota haji telah naik ke tahap penyidikan. Ia menilai langkah tersebut menandakan KPK kembali menunjukkan taringnya setelah lima tahun belakangan kurang aktif.

"Senang mendengar kabar KPK mulai lagi memperlihatkan taringnya setelah lima tahun belakangan mati suri. Presiden Prabowo sangat anti korupsi bahkan dia berjanji akan mengejar para koruptor sampai ke negeri Antartika. Kejar sampai ke bulan jika mereka juga sembunyi di sana," kata Benny.

Politikus Demokrat ini menekankan agar KPK menjadikan sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum baru dalam pemberantasan korupsi, serta membangun Indonesia yang bersih dari praktik koruptif.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri bagi mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, serta dua pihak lain, FHM dan IAA, terkait perkara dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ, IAA dan FHM,” jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).

Budi menambahkan, pencegahan ini dilakukan karena keberadaan ketiga orang tersebut sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji khusus, dan keputusan berlaku untuk enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan Ybs di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan ke depan,” terang Budi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga