Pakar Hukum Ingatkan Pemakzulan Gibran Jangan Jadi Manuver Elit yang Tak Berdasar

 

Repelita Jakarta - Pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Firmansyah, mengingatkan agar wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bergeser menjadi isu kalangan elit yang menjauh dari kepentingan publik luas.

Ia menekankan bahwa setiap upaya pemakzulan harus berlandaskan konstitusi dan dilakukan melalui jalur resmi yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat.

"Kalau prosesnya dibangun dari emosi, dampaknya bisa merugikan banyak pihak," ujar Firmansyah pada Selasa, 8 Juli 2025.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penarikan isu ini menjadi wacana publik yang tidak berakar dari proses hukum yang sah.

"Jangan sampai menjadi wacana elitis yang digiring seolah-olah menjadi isu masyarakat, padahal belum tentu demikian," tambahnya.

Menanggapi surat resmi yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR, DPR, dan DPD RI, Firmansyah mendorong adanya respons yang tegas dari lembaga legislatif terkait.

Menurutnya, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan apakah inisiatif pemakzulan akan diteruskan atau dihentikan.

"Mereka yang punya otoritas untuk menilai. Publik bisa memberi masukan setelah ada keputusan resmi," katanya.

Firmansyah menilai bahwa inti permasalahan saat ini justru terletak pada belum adanya kejelasan sikap dari parlemen.

"Dari DPR sendiri belum ada kepastian sikap. Itu yang harus dicermati. Kita butuh kepastian hukum atas setiap tahapan yang dilakukan," tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga