Repelita Jakarta - Skandal ijazah Joko Widodo telah menciptakan gelombang besar dalam masyarakat.
Isu ini berhasil merobohkan batas-batas kekuasaan yang ada.
Kekhawatiran moral sosial semakin mengemuka, membuka jalan bagi revolusi intelektual.
Gerakan anti-intelektualisme yang berlangsung selama sepuluh tahun di bawah kepemimpinan Joko Widodo diprediksi tidak akan berlanjut di era Prabowo Subianto.
Secara perlahan, kekuatan moral dan intelektual di kalangan masyarakat sipil mulai bangkit dan bersuara.
Gerakan Intelektualisme di Indonesia pasca-reformasi 1998 kembali menguat setelah publik menyaksikan ambisi kekuasaan Joko Widodo yang melanggar konstitusi.
Keinginan untuk memperpanjang masa jabatan dari dua periode menjadi tiga periode menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma yang ada.
Meskipun perlawanan dari para akademisi dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya kuat, upaya mereka yang dipimpin oleh DR Ubedilah Badrun mulai membentuk penghalang terhadap ambisi tersebut.
Megawati, sebagai Ketua Umum PDIP, juga menutup kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden.
Namun, dengan melanggar prinsip demokrasi, etika, dan nalar publik, Joko Widodo berusaha membangun dinasti politik.
Dalam proses tersebut, ia diduga melanggar konstitusi, yang mengakibatkan lahirnya "anak haram konstitusi" dalam diri Gibran Rakabuming Raka.
Gerakan intelektualisme semakin masif untuk mencegah Gibran lolos dalam pemilihan presiden 2024, meskipun ada tantangan besar.
Dokumenter "Dirty Vote" yang disutradarai Dandhy Laksono menjadi viral, tetapi tidak memberikan dampak signifikan pada kekuatan politik formal.
Demikian juga, gerakan Amicus Curiae yang didukung oleh 303 akademisi tidak berhasil mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilu 2024.
Meskipun demikian, gerakan kebangkitan intelektual di Indonesia tidak padam hanya karena Joko Widodo berhasil membangun dinasti politik.
Kini, kita menyaksikan puncak perlawanan terhadap Joko Widodo, yang menjadi simbol gerakan anti-intelektualisme.
Gerakan ini dipelopori oleh DR Eng Rismon Hasiholan Sianipar, DR KRMT Roy Suryo, dan Dr Tifauzia Tyassuma, yang berusaha mengungkap kebenaran di balik ijazah Joko Widodo.
Adhie M. Massardi menegaskan bahwa dengan pendekatan ilmiah, mereka berhasil menarik perhatian publik dan membangun kepercayaan terhadap temuan mereka.
Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menghargai ilmu pengetahuan dan kesadaran moral.
Penting bagi civitas akademika, terutama di UGM, untuk menyikapi masalah ini dengan serius dan menyatakan kebenaran.
UGM harus berani mengambil langkah untuk memulihkan integritasnya sebagai institusi pendidikan.
Skandal ini seharusnya menjadi momentum bagi UGM untuk kembali ke khitahnya sebagai pusat gagasan.
Pendidikan tinggi yang berkualitas adalah kunci untuk membangun bangsa yang adil dan sejahtera.
Editor: 91224 R-ID Elok.
