Siti Zuhro: Pemakzulan Tidak Harus Sepaket, Jangan Anggap Masyarakat Bodoh

Repelita Jakarta - Pakar ilmu politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro tidak sependapat dengan Joko Widodo yang menyebut pemakzulan harus dilakukan secara sepaket.

Ia meminta Jokowi untuk tidak meremehkan intelektualitas masyarakat Indonesia dengan pernyataan yang bertentangan dengan aturan konstitusi.

Menurutnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika wakil presiden melakukan kesalahan, maka presiden juga harus mundur.

Prof Siti Zuhro menegaskan bahwa Jokowi sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan negara karena masa kepresidenannya telah berakhir.

Ia mengilustrasikan bahwa mundurnya Bung Hatta dalam pemerintahan tidak mengharuskan Bung Karno untuk mengikuti langkah tersebut.

Mundurnya setiap pemimpin, seperti Bung Hatta atau Gus Dur, merupakan keputusan individu dan tidak harus dilakukan secara bersamaan.

Kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin menjadi tanggung jawab pribadi mereka.

Prof Siti Zuhro juga mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang logis dan memahami aturan konstitusi yang berlaku.

Ia menekankan bahwa jika presiden mundur, tidak otomatis wakil presiden juga harus mundur, karena keduanya adalah entitas yang terpisah.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga