Sejarawan Tolak Tulis Bab Pemerintahan Jokowi, Iman Zanatul Sentil Mundurnya dengan Sindiran Tajam

Repelita Jakarta - Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyampaikan sorotan tajam terhadap sejarawan yang menolak menulis bagian sejarah pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, terutama yang berkaitan dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Pernyataan itu disampaikan Iman melalui akun X @zanatul_91 pada 11 Juni 2025.

Iman mengungkapkan bahwa sejarawan tersebut akhirnya memutuskan mundur dari proyek penulisan sejarah nasional.

"Ada sejarawan menolak nulis Bab Pemerintahan Jokowi, terutama sub Bab sejarah IKN. Akhirnya mundur," tulisnya.

Ia juga mengutip sindiran Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), Marzuki Darusman, terhadap keputusan mundur tersebut.

"Hal ini disindir oleh Marzuki Darusman: menulis memoar sebelum kerja selesai," tambah Iman.

Penolakan penulisan ulang sejarah itu sebelumnya disampaikan secara terbuka oleh sekelompok sejarawan yang tergabung dalam AKSI.

Mereka menyuarakan sikap tersebut dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi X DPR RI pada 19 Mei 2025 di Gedung Parlemen, Senayan.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tokoh termasuk Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia, Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia, Amirrudin selaku aktivis HAM, serta Marzuki Darusman yang menjadi juru bicara AKSI.

Marzuki membacakan lima poin utama yang menjadi alasan penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah oleh pemerintah.

Pertama, narasi sejarah yang disusun pemerintah dinilai sebagai bentuk pengendalian atas tafsir masa lalu melalui pendekatan tunggal.

Kedua, proyek tersebut dinilai sebagai upaya menggunakan sejarah untuk membentuk tatanan politik tertentu yang menguntungkan pemerintah saat ini.

Ketiga, AKSI menilai ada kecenderungan otoritarianisme dalam narasi sejarah yang hendak dibakukan secara sepihak oleh negara.

Keempat, mereka menyebut langkah itu berpotensi menghasilkan sejarah buatan yang mengkhianati semangat kerakyatan dan kebhinekaan.

Kelima, AKSI menegaskan bahwa sejarah Indonesia adalah referensi penting bagi dunia dan tidak boleh dikaburkan demi kepentingan kekuasaan.

Karena itu, AKSI mendesak agar proyek penulisan sejarah versi tunggal oleh pemerintah segera dihentikan dan ditolak oleh seluruh elemen masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga