PSN Jangan Jadi Tameng Perampasan Ruang Hidup, Presiden Didesak Hentikan Proyek Bermasalah

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera menghentikan sejumlah proyek bermasalah yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan merusak keadilan ekologis.

Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menyatakan bahwa setelah pencabutan izin tambang di Raja Ampat, pemerintah juga harus bergerak cepat mengevaluasi berbagai proyek lain yang sarat masalah.

“Presiden harus segera mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek yang menimbulkan penderitaan rakyat. Jangan sampai label Proyek Strategis Nasional (PSN) malah jadi tameng legal bagi perampasan ruang hidup dan kekayaan alam,” ujar Noor Azhari dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Selasa 10 Juni 2025.

Secara khusus, ia menyoroti proyek reklamasi serta pembangunan pagar laut di sejumlah wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

“Dulu para pejuang kemerdekaan mengusir penjajah dengan bambu runcing. Sekarang rakyat justru dijajah oleh bambu pagar laut. Ini ironi sejarah yang menyakitkan. Negara tak boleh kalah oleh kekuasaan para taipan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik seremoni penanaman mangrove yang dilakukan para konglomerat di proyek-proyek yang dinilai merampas laut masyarakat.

“Tanam mangrove sambil merampas laut rakyat? Jangan main-main dengan simbol lingkungan. Ini menyakitkan bagi nelayan yang terusir,” lanjutnya.

Noor mengingatkan bahwa reklamasi bisa melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak-hak nelayan tradisional sebagai bagian dari konstitusi.

“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada konglomerat. Jangan biarkan keindahan laut dan tanah air dijual ke tangan swasta,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga