Repelita, Jakarta - Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata. Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).
Saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut, Dedi terlihat lesu dan memandang ke arah kejauhan. Air matanya mulai mengalir ketika melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor yang telah mengubah pemandangan alam yang seharusnya dilestarikan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampingi Dedi, sempat berusaha menenangkan gubernur. Namun, Dedi semakin terkejut ketika menanyakan perizinan pembangunan tempat wisata tersebut. Ternyata, tempat wisata yang dimaksud mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.
"Ini yang ngizinin dulu Bupati?" tanya Dedi dengan nada heran.
"Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin," jawab Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, disusul dengan penjelasan dari Wawan Hikal Kurdi.
Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam tersebut pun langsung menghubungi Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Ia meminta agar izin tempat wisata itu dicabut.
"Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?" tanya Dedi.
Rasio Ridlo Sani, pejabat dari Ditjen Gakkuk LH, mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut soal perizinan dan menilai apakah lokasi tersebut sesuai dengan tata ruang yang berlaku. "Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak," ujar Rasio.
Selain itu, Dedi juga mengintruksikan pembongkaran tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan. Tempat wisata yang dikunjungi Dedi di kawasan Megamendung sebelumnya hampir saja diresmikan oleh Dedi Mulyadi sendiri sebagai Gubernur Jawa Barat. Dedi sempat mendapat undangan peresmian tersebut sebelum dia dilantik.
Unggahan video di media sosial Dedi Mulyadi pada 17 Januari 2025 lalu mengungkapkan percakapan antara Dedi dengan Rudy Susmanto dan Jaro Ade, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, yang membahas soal pembangunan di Kabupaten Bogor, termasuk di kawasan Puncak. Dalam video tersebut, Dedi menyatakan kesiapan untuk meresmikan tempat wisata tersebut.
Namun, kini tempat wisata yang sempat dibicarakan tersebut justru menjadi fokus pembongkaran setelah terungkap dampak buruk yang ditimbulkan, terutama setelah banjir yang melanda kawasan tersebut. Pemerintah pusat telah menyegel empat bangunan objek wisata di kawasan Puncak Bogor, termasuk Hibics Fantasy, karena dianggap berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan banjir.
Penyegelan ini dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat dan kajian dari pihak berwenang yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam pembangunan objek wisata tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto turut hadir dalam penyegelan bangunan tersebut.
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa penyegelan dilakukan atas dasar keluhan masyarakat pasca banjir yang merusak daerah tersebut. "Dalam rangka kami dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi pidana dalam proses pembangunan objek wisata yang melanggar aturan tata ruang. "Keberadaan bangunan tersebut telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian yang cukup besar secara material dan memakan satu korban jiwa," kata Hanif.
Salah satu warga setempat, Sulaeman, mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata kembali kawasan Puncak Bogor. "Kalau saya untuk pembongkaran setuju sekali sih karena ini kan untuk kebutuhan umat juga dampaknya luas. Ini harus dihijaukan kembali seperti semula," ujarnya.
Warga lainnya juga menegaskan penolakan terhadap alih fungsi lahan yang sudah berlangsung lama di kawasan tersebut. "Dikasih izin sedikit malah memperluas, otomatis masyarakat (menolak). Soalnya kan warung-warung kecil dibongkar dengan 1x24 jam, ini kan begini, otomatis masyarakat setempat merasa tersakiti," ujar seorang warga.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
