Erick Thohir Komitmen Bersih-Bersih BUMN, Kolaborasi dengan Kejagung Terus Diperkuat

 

Repelita Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi dan Hubungan Publik Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sejak awal berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan BUMN.

Arya menegaskan bahwa komitmen tersebut terlihat dari sinergitas yang terjalin dengan berbagai aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Di BUMN itu selalu menugaskan orang-orang yang ditempatkan sebagai komisaris untuk mengawasi BUMN," ujar Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Arya juga menjelaskan bahwa Erick Thohir sigap menindaklanjuti laporan dari komisaris jika ada masalah hukum di tubuh BUMN. Menurutnya, Erick akan langsung membawa dugaan persoalan hukum kepada Kejagung untuk segera ditindaklanjuti.

"Itu bagian dari bersih-bersih BUMN selama ini dan mungkin bisa dibilang paling banyak yang melaporkan kasus hukum BUMN ke Kejagung itu ya zamannya Pak Erick. Itu sudah fakta yang tidak bisa kita pungkiri," ucap Arya.

Arya menambahkan bahwa pertemuan antara Erick dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merupakan hal yang lumrah dalam upaya membangun bersih-bersih di BUMN. Arya memastikan bahwa Erick tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap dugaan kasus pelanggaran hukum di BUMN.

"Kalau ada laporan di BUMN yang ada masalah hukumnya selama ini dari komisaris dan direksi di laporan kita, itu pasti diproses secara hukum," lanjut Arya.

Dalam kesempatan itu, Arya juga menyebutkan bahwa Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah banyak berkoordinasi dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi di BUMN, mulai dari Indofarma, Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia. Arya menegaskan bahwa dalam proses tersebut, Kementerian BUMN menerima audit internal dari dewan komisaris terkait adanya indikasi dugaan korupsi.

"Contoh Garuda, ini besar-besar semua kasusnya. Itu pun ada audit internal dilaporkan ke Kementerian BUMN. Maka itu dibawa ke Kejaksaan dan dilaporkan. Jadi ini proses yang terus dilakukan," sambung Arya.

Arya juga menegaskan pentingnya peran komisaris sebagai kepanjangan tangan Kementerian BUMN dalam mengungkap pelanggaran hukum di BUMN. Kementerian BUMN meminta agar komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan secara ketat dan melaporkan jika ada indikasi persoalan hukum.

"Kalau tidak ada laporan dari komisarisnya, ya Kementerian BUMN itu tidak bisa tahu. Karena memang komisaris diangkat untuk melakukan pengawasan. Jadi di situ kuncinya. Ada yang masalah dengan hukum, laporkan ke Kementerian BUMN maka biasanya Pak Erick akan bawa ke Kejaksaan," kata Arya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga