Polemik Pernyataan Ahmad Dhani soal Naturalisasi Dinilai Cermin Gagalnya Pemilu

 

Repelita, Jakarta - Polemik pernyataan anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani soal naturalisasi pemain bola mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak. Kanti W. Janis, Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), menilai pernyataan tersebut tidak hanya mencerminkan karakter buruk seorang individu, tetapi juga sebagai cermin kegagalan sistem pemilu di Indonesia.

Menurut Kanti, kehadiran figur seperti Ahmad Dhani sebagai pembuat kebijakan menunjukkan ketidakmampuan sistem pemilu dalam memfilter orang-orang yang dianggap seksis dan inkompeten. "Sistem pemilu kita tidak mampu memfilter orang-orang seksis, inkompeten seperti Ahmad Dhani," ujarnya.

Kanti menyampaikan pendapatnya menyusul komentar Ahmad Dhani saat rapat Komisi X DPR yang membahas masalah naturalisasi pemain tim nasional pada Rabu, 5 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, pentolan band Dewa 19 itu mengusulkan agar naturalisasi pemain bola dilakukan kepada pesepak bola berusia 40 tahun, kemudian dijodohkan dengan perempuan Indonesia, dan anak mereka diharapkan dapat menjadi pemain bola yang hebat.

Menanggapi hal ini, Kanti mengungkapkan bahwa Ahmad Dhani bukanlah pejabat pertama yang mengeluarkan pernyataan bernada seksis dan misoginis. Ia mencontohkan pernyataan Tito Karnavian, saat menjabat sebagai Kepala Polri, yang menyebutkan bahwa dalam kasus pemerkosaan, polisi harus bertanya apakah korban merasa nyaman. Selain itu, Kanti juga mengkritik pernyataan Budi Arie Setiadi, yang saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, memberikan kesan bahwa perempuan lebih kejam daripada laki-laki.

Kanti menegaskan bahwa rekam jejak Ahmad Dhani, yang pernah dihukum dalam kasus ujaran kebencian, membuktikan ketidakmampuannya sebagai wakil rakyat. "Apakah itu cerminan bangsa yang mau terus-terusan kita tampilkan lewat para wakil rakyat?" ujar Kanti.

Lebih lanjut, Kanti menilai bahwa sistem pemilu di Indonesia perlu perbaikan menyeluruh untuk mencegah kandidat yang dianggap inkompeten menduduki jabatan publik. "Mereka digaji dari uang rakyat, tetapi hari-harinya hanya menyerang bahkan membahayakan rakyat yang menggaji mereka," tegasnya.

Sementara itu, Koalisi Perempuan Indonesia bersama sejumlah kelompok lainnya tengah menyiapkan petisi daring untuk melaporkan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, mengatakan bahwa petisi tersebut akan menguatkan laporan ke MKD DPR dan meminta sanksi tegas berupa vonis pelanggaran etik terhadap Ahmad Dhani.

"Petisi ini akan segera diajukan dalam waktu dekat," kata Mike. "Pernyataan Ahmad Dhani menggambarkan belum tuntas cara pikir legislator dalam memposisikan warga negara secara adil dan setara," tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga