Repelita Jakarta - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk menunda pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 menuai dugaan adanya motif politik.
Keputusan tersebut disebut-sebut bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, seharusnya Menteri PANRB terlebih dahulu meminta petunjuk dan arahan dari Presiden sebelum mengambil keputusan penting.
"Bukan sekonyong-konyong mengambil keputusan sepihak. Sebab menteri bekerja atas arahan dan petunjuk Presiden. Keputusan menteri harus berdampak positif untuk pemerintahan saat ini," kata Hari.
Hari menilai, efek penundaan selama satu semester yang dilakukan Menteri PANRB dapat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi maupun keamanan nasional.
"Patut diduga keputusan Menteri PANRB ini bertujuan untuk mendowngrade kepemimpinan Prabowo, karena wajah kabinet Prabowo saat ini tidak tunduk dan taat seutuhnya. Bahkan kecenderungan berkhianat dengan Prabowo sangat mungkin," ujarnya.
Dalam surat resmi yang dikeluarkan Kementerian PANRB pada 7 Maret 2025, pengangkatan CPNS dijadwalkan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK pada 1 Maret 2026.
Alasan yang dikemukakan dalam surat tersebut menyebutkan bahwa penundaan dilakukan untuk penyesuaian anggaran dan persiapan administratif. Namun, keputusan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan para peserta seleksi yang telah menanti kepastian pengangkatan mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
