Militer Masuk Pemerintahan, Irwandi Ferry: Jangan Biarkan Kedaulatan Sipil Dikhianati

Repelita Jakarta - YouTuber dan pendiri Malaka Project, Irwandi Ferry, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana keterlibatan militer dalam pemerintahan. Ia menilai, masuknya unsur militer dalam roda pemerintahan dapat mengancam kedaulatan sipil.

"Para sipil, mau lu pelajar, mahasiswa, pekerja formal atau informal, bahkan pengusaha sekalipun, sekali lagi gue gak akan pernah mempertanyakan moralitas lu, keyakinan lu, bahkan pilihan politik lu," ujar Irwandi dalam keterangannya.

"Tapi apa lu bener-bener bakal biarin roda pemerintahan ini dimasuki oleh para serdadu ini?" lanjutnya.

Irwandi juga menyinggung soal motivasi di balik dukungan terhadap militer dan mempertanyakan apakah ada kepentingan tertentu yang dimainkan.

"Kalau ini bagian dari pekerjaan, berapa lu dibayar buat ada di sisi militer? Gimana kalau gue bayar lebih, supaya lu gak mengkhianati kedaulatan sipil yang lu miliki? Gue cari mati-matian deh duitnya," katanya.

Ia menegaskan tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan pemerintahan akan lebih baik ketika militer turut campur dalam urusan sipil.

"Gak ada ceritanya pemerintahan suatu negara lebih baik ketika militer aktif turut campur di dalamnya. Jangan dibiarkan," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.

Keputusan ini menuai sorotan karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan asalkan mendapat izin dari pimpinan DPR.

Indra menyebut Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.

Selain itu, intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan perlunya tempat yang lebih mendukung kelancaran diskusi.

Namun, publik mempertanyakan keputusan ini, mengingat tarif kamar di hotel bintang lima tersebut berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp4,6 juta per malam.

Menanggapi kritik penggunaan anggaran, Indra menekankan bahwa meskipun DPR juga terkena kebijakan efisiensi, masih ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk pembahasan undang-undang yang dianggap strategis.

Dalam rapat tersebut, sejumlah pasal krusial ikut dibahas, termasuk aturan mengenai tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil, serta batas usia pensiun.

Keputusan ini terus menuai kritik, terutama dari kelompok masyarakat sipil yang khawatir revisi RUU TNI akan membuka ruang lebih besar bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga