Repelita Jakarta - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengkritik wacana keterlibatan TNI dalam pemerintahan. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi tenaga pendidik.
Melalui cuitan di akun X pribadinya, Iman mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan sejarah terkait peran militer dalam pemerintahan. Menurutnya, romantisasi masa lalu harus dikaji lebih dalam agar tidak berujung pada pengabaian pelajaran sejarah.
“Buat yang membangun narasi bahwa kuatnya peran militer dalam pemerintahan adalah masa yang indah, perlu kiranya mempertimbangkan semua nostalgia masa lalu agar tidak amnesia sejarah,” tulisnya.
Ia juga menyinggung posisi guru yang selama ini dianggap rentan terhadap tekanan. Jika militer kembali memiliki peran dominan dalam pemerintahan, menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi lebih buruk.
“Termasuk guru yang bahkan saat ini saja selalu dianggap mudah diintimidasi. Keadaan bisa jauh lebih buruk,” tambahnya.
Pernyataan Iman muncul di tengah perdebatan terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), yang membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kritikan dari berbagai pihak terus bermunculan, terutama dari kalangan akademisi dan aktivis yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok