Repelita Jakarta - Puluhan korban PT Istaka Karya mendatangi Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, untuk mengadukan nasib mereka. Sebanyak 179 vendor yang bekerja sama dengan PT Istaka Karya hingga kini belum menerima pembayaran atas proyek yang telah mereka kerjakan.
PT Istaka Karya resmi dinyatakan pailit pada 2023 setelah mengalami kebangkrutan dan dihentikan operasionalnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun, dampak dari kebangkrutan tersebut masih terus dirasakan oleh para rekanan perusahaan yang hingga kini belum menerima pembayaran dengan total nilai mencapai Rp 786 miliar.
Dalam pertemuan tersebut, seorang korban bernama Yudan menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah, terutama mantan Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan betapa sulitnya mereka menagih hak mereka, sementara negara tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
"Kalau kita berutang ke bank negara, kita akan dikejar sampai ke mana pun. Tapi kalau negara berutang dengan kita, luar biasa santainya," kata Yudan dengan nada kecewa.
Ia juga menyoroti sikap Jokowi yang dinilai tidak peduli terhadap nasib mereka, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mengirimkan surat dan melakukan berbagai pendekatan.
"Presiden kita, Pak Jokowi, itu tidak punya hati. Kita sudah bersurat, sudah berupaya ke mana-mana, tapi tidak ada hati," lanjutnya.
Kesulitan finansial akibat kebangkrutan PT Istaka Karya bahkan membuat beberapa korban harus melelang rumah mereka. Lebih tragis lagi, ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menanggung beban ekonomi yang semakin berat.
Para korban berharap agar DPR dapat membantu mereka mendapatkan keadilan dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas utang yang belum dibayarkan. Mereka juga menuntut agar ada solusi konkret dari negara agar nasib mereka tidak semakin terpuruk.
Menanggapi hal tersebut, mantan Menkopolhukam Mahfud MD meminta Presiden Prabowo agar memperhatikan curhatan para korban.
"Bapak Presiden, tolong kasihani rakyat yang seperti di video ini," kata Mahfud di X @mohmahfudmd.
Mahfud mengatakan, apa yang diungkapkan Yudan di depan para anggota DPR RI merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
"Sering, jika rakyat yang berhutang pada negara maka dikejar, disita asetnya sampai telanjang," cetusnya.
Mahfud menambahkan bahwa berbeda halnya jika negara yang berutang pada rakyat, pemerintah akan melakukan segala hal untuk menunda pembayaran.
"Menunda lama atau tak mau membayar meski rakyat sudah berjuang habis-habisan," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok