Prabowo Puji Jokowi, Benarkah Sindiran Halus atau Sekadar Penghormatan Biasa?

 

Repelita Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memuji Joko Widodo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra menuai beragam reaksi.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai ada pesan tersirat di balik pujian tersebut. Apakah ini sekadar penghormatan atau sindiran terselubung?

Dalam perayaan HUT Partai Gerindra di Sentul Bogor, Sabtu 15 Februari 2025, Prabowo secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Ia mengakui bahwa keberhasilannya menjadi presiden tak lepas dari dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta peran besar Jokowi.

Namun, Komarudin Watubun melihat pujian ini dari dua sisi, yakni ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Menurutnya, Prabowo sebenarnya ingin menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang melupakan jasa orang lain, khususnya dalam konteks Pemilu 2024.

Komarudin menyebut bahwa Prabowo seolah ingin mengonfirmasi keterlibatan Jokowi dalam pemilu. Ia menyinggung bahwa Jokowi diduga menggunakan kekuasaannya untuk membantu kemenangan Partai Gerindra.

"Pak Prabowo mau mengonfirmasi bahwa Pemilu 2024 itu Jokowi cawe-cawe. Ya, menggunakan kekuasaannya untuk ikut memenangkan Gerindra, kan?" ujar Komarudin.

Meski Prabowo menunjukkan rasa hormat kepada Jokowi, Komarudin menilai bahwa pernyataan tersebut tidak membawa dampak signifikan, terutama bagi hubungan politik antara Prabowo dan PDIP. Bahkan, ia menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi hambatan bagi rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Komarudin juga menyoroti bagaimana Prabowo dalam pidatonya memberikan penghormatan kepada para pemimpin sebelumnya, termasuk Bung Karno dan Soeharto. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki nilai dan prinsip dalam menjalankan kepemimpinan.

"Pemimpin ini harus memiliki nilai. Kalau tidak memiliki nilai, dia jauh dari peradaban," tegasnya.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014–2016, Sudirman Said, menanggapi maraknya seruan "Adili Jokowi" yang muncul di berbagai tempat. Menurutnya, gerakan ini merupakan bentuk ekspresi kegelisahan rakyat terhadap situasi politik dan hukum di Indonesia.

Sudirman tidak serta-merta menyimpulkan apakah seruan tersebut pantas atau tidak. Namun, ia menekankan pentingnya memahami konteks di balik munculnya aspirasi tersebut.

Menurut Sudirman, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menjadi salah satu faktor utama munculnya suara-suara kritis. Ia mengutip pepatah lama yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.

"Sayangnya, saat ini lembaga-lembaga negara sedang kehilangan kredibilitas di mata masyarakat," ungkapnya.

Sudirman menyoroti bahwa status sebagai mantan pemimpin negara tidak seharusnya menjadi penghalang bagi proses hukum. Jika terdapat dugaan kesalahan yang bisa dibuktikan, siapapun harus tunduk pada hukum.

"Pertanyaannya, apakah wajar seorang mantan pemimpin diadili? Banyak yang berpendapat bahwa demi menegakkan keadilan, siapa pun yang bersalah harus menjalani proses hukum, termasuk mantan presiden," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam sistem hukum yang sehat, tidak boleh ada pengecualian terhadap siapa pun. Semua warga negara, tanpa melihat jabatan atau statusnya, harus diperlakukan sama di mata hukum.

Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan bahwa seruan ini bukan sekadar ungkapan kebencian, melainkan bentuk kecintaan rakyat terhadap negaranya.

"Ini bukan soal tidak suka, tapi karena cinta negara, cinta bangsa, dan cinta rakyat. Proses hukum yang adil harus dijalankan demi tegaknya keadilan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sejarah, negara-negara besar tidak pernah membiarkan kesalahan pemimpinnya tanpa pertanggungjawaban hukum.

"Tidak ada bangsa yang hebat jika tata hukumnya lemah. Tidak ada negara yang maju jika pemimpinnya dibiarkan melakukan kesalahan tanpa konsekuensi," tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga