PPI Belanda Kritik Kebijakan Pemerintah, Desak Revisi UU Minerba dan Evaluasi Program Prabowo

 Repelita Belanda - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda menyatakan sikap terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia setelah gelombang unjuk rasa mahasiswa dalam gerakan "Indonesia Gelap". PPI Belanda menilai kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat dan berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi.

Sekretaris Jenderal PPI Belanda Vadaukas Valubia Laudza menegaskan bahwa pelajar Indonesia di luar negeri memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

"Kami bukan sekadar saksi atas dinamika yang terjadi di tanah air, tetapi juga bagian dari komunitas intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi, menolak kebijakan yang mengorbankan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan berorientasi pada keadilan sosial," ujar Vadaukas dalam pernyataan resmi.

Dalam pernyataan sikap nomor 001/PS/PPIBelanda/II/2025, PPI Belanda mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

PPI Belanda juga mengkritik pengesahan Pasal 60A dalam revisi UU Minerba yang memungkinkan universitas menerima keuntungan langsung dari pertambangan. Mereka menilai kebijakan itu melemahkan independensi kampus dan mendesak agar revisi tersebut dibatalkan.

Selain itu, mereka meminta pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pengangkatan pejabat yang tidak kompeten, serta menolak penggemukan kabinet yang membebani anggaran negara. Mereka juga menuntut agar anggota TNI aktif tidak menduduki jabatan sipil dan meminta penghentian Program Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat.

PPI Belanda juga mendesak pemerintah mengkaji ulang program Danantara dan membuka aksesnya secara transparan. Mereka menilai ada potensi konflik kepentingan dalam program tersebut yang bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan fiskal.

Selain menyampaikan tuntutan, PPI Belanda juga mengajak pelajar Indonesia di luar negeri untuk bersuara atas situasi yang mereka anggap semakin memburuk di tanah air. Mereka berharap aparat keamanan tidak bersikap represif terhadap demonstrasi serta tetap menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Berikut sembilan tuntutan utama PPI Belanda kepada pemerintah Indonesia:

1. Kaji ulang kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.
2. Segera cairkan tunjangan kinerja dosen dan akademisi serta prioritaskan anggaran untuk pendidikan.
3. Batalkan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang memungkinkan universitas menerima keuntungan dari pertambangan.
4. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
5. Hentikan pengangkatan pejabat yang tidak kompeten dan penggemukan kabinet yang membebani anggaran.
6. Hentikan pengangkatan anggota TNI aktif di jabatan sipil.
7. Hentikan Program Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat dan melanggar HAM.
8. Kaji ulang program Danantara dan buka aksesnya secara transparan.
9. Terapkan transparansi dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam setiap kebijakan.

Pernyataan sikap ini menjadi bentuk keprihatinan mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga