PDIP Dilarang Ikut Retret oleh Megawati, Analis Ingatkan Risiko Kepala Daerah Pindah Partai

 

Repelita Jakarta - Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan PDIP agar berhati-hati dalam menyikapi penundaan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia menilai kepala daerah bisa saja berpindah partai dan lebih memilih kepentingan rakyat.

"PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan," kata Hendri, Jumat.

Hendri juga meminta PDIP waspada agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis. Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diteken Megawati pada 20 Februari 2025.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

"Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Ia ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

KPK menduga Hasto memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. Hasto juga diduga meminta saksi memberikan kesaksian palsu ke KPK. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga