Repelita Jakarta - Beredar isu mengenai penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tengah menjadi sorotan publik. Namun, hal tersebut segera dibantah oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.
Bambang, yang juga politisi Partai Gerindra, menegaskan bahwa penghapusan subsidi BBM baru dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari DPR.
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN," ujar Bambang, Jumat (21/2/2025).
Bambang juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru menekankan pentingnya melindungi kebutuhan masyarakat kecil.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," lanjutnya.
Bambang kemudian menambahkan, "Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil."
Selain itu, Bambang juga menilai adanya pembelokan wacana terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan Luhut bukan untuk menghapus subsidi BBM, melainkan untuk memperbaiki skema tata kelolanya.
"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran," tegas Bambang.
Dalam Raker tahun 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM waktu itu, Arifin Tasrif, juga telah menyepakati bahwa penggunaan BBM subsidi, seperti Pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum. Sedangkan Solar hanya diperuntukkan bagi angkutan umum, angkutan sembako, nelayan, dan petani.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sempat memberikan pernyataan yang menimbulkan spekulasi bahwa BBM bersubsidi akan dihapus dalam dua tahun ke depan.
Luhut mengatakan bahwa, sampai tahun 2027, semua BBM bisa diberlakukan satu harga di pasaran. Subsidi, menurutnya, tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
