Guru Besar Manajemen Perusahaan di Unair Bicara Danantara: Ini Ganjil

 

Repelita, Surabaya - Guru Besar Manajemen Perusahaan Universitas Airlangga (Unair) Rahmat Setiawan memberikan pandangannya terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rahmat menyatakan bahwa meskipun ide pendirian Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara, ia melihat ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.

Menurut Rahmat, Danantara memiliki potensi yang baik untuk mengelola aset dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nantinya akan diinvestasikan pada sektor-sektor berkelanjutan. Namun, ia mengingatkan bahwa pendirian ‘superholding’ ini juga memunculkan banyak kontroversi.

"Sebenarnya ide pendirian Danantara untuk mengonsolidasikan dividen BUMN dan menginvestasikannya dalam proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, sangat baik. Tetapi masalah muncul karena pemangkasan anggaran yang semula direncanakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Rahmat, Selasa 25 Februari 2025.

Kontroversi ini semakin panas setelah Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sebagian dari pemangkasan anggaran digunakan untuk pendirian Danantara. "Jumlah yang dipangkas sangat besar, mencapai Rp 14 ribu triliun, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada APBN," ujarnya.

Rahmat juga menyoroti masalah lain yang muncul setelah Danantara disahkan. Keputusan untuk melibatkan sejumlah politisi, terutama yang berasal dari tim sukses Prabowo-Gibran, dalam struktur organisasi Danantara membuat banyak pihak mempertanyakan niat di balik pendirian badan tersebut. Nama-nama seperti Rosan Roeslani dan Erick Tohir kini menduduki posisi penting dalam Danantara.

"Tidak hanya itu, struktur Danantara juga sangat ganjil. Dua menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Erick Tohir dan Rosan Roeslani, mengisi posisi penting di dalamnya. Erick Tohir menjadi Badan Pengawas, sementara Rosan menjadi badan pelaksana. Ini menciptakan situasi di mana menteri mengawasi menteri, yang menurut saya sangat ganjil," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan bahwa kurangnya profesionalisme di dalam struktur Danantara yang melibatkan politisi dapat berisiko mengganggu pengelolaan aset dan dana yang sangat besar. "Pengelolaan yang tidak profesional bisa membawa dampak buruk, seperti yang terjadi dengan 1MDB di Malaysia," ujar Rahmat, merujuk pada skandal korupsi yang melibatkan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Ia juga menyebutkan bahwa pengelolaan Danantara bisa sulit diaudit oleh BPK dan KPK karena banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam struktur badan ini. "Badan ini bisa saja sulit untuk diaudit karena siapa yang akan berani masuk ketika semua yang terlibat adalah pejabat tinggi?" ujar Rahmat.

Namun, meskipun banyak kekhawatiran, Rahmat menyarankan agar masyarakat tetap mengawasi Danantara dengan ketat. "Danantara sudah terlanjur berdiri, jadi kita harus terus mengkritisinya. Dengan kritik yang konstruktif, harapan agar badan ini bisa dikelola dengan baik masih ada," katanya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga