[BREAKING NEWS] HEBOH Beredar Video Hasto 'Buka Kartu', Sebut Presiden Jokowi Dalangi Revisi UU KPK

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah sosok yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK yang berujung pada pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Hasto dalam sebuah video yang beredar di kanal YouTube miliknya, dengan judul "Pelemahan KPK oleh Jokowi". Dalam video tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa peristiwa itu bermula pada 7 Mei 2024, ketika dirinya menghadiri acara di Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Hasto bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk Novel Baswedan dan Rocky Gerung. Novel kemudian menanyakan kabar yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan adalah pelopor revisi UU KPK yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.

“Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto.

Menurut Hasto, ketika ada hal positif, Presiden Jokowi selalu mengambil keuntungan tanpa memberi manfaat bagi partai. Ia menegaskan bahwa revisi UU KPK adalah salah satu kabar buruk yang secara sengaja dikaitkan dengan PDI Perjuangan.

Lebih lanjut, Hasto mengklaim bahwa saat dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, ia sempat menanyakan perihal pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai wali kota. Ia mempertanyakan apakah Jokowi serius mencalonkan anak dan menantunya dalam kontestasi politik tersebut.

Hasto mengingatkan bahwa jika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, mereka otomatis menjadi pejabat negara yang rentan terhadap gratifikasi, suap, dan tindakan korupsi lainnya. Ia menyebut Jokowi sempat termenung mendengar pernyataan itu.

Hasto juga mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk melakukan revisi UU KPK.

“Beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam revisi tersebut, terdapat sejumlah perubahan signifikan, seperti pimpinan KPK yang tidak otomatis menjadi penyidik dan adanya pasal yang menghalangi penyidik independen bergabung dengan KPK.

Hasto juga menyebut bahwa ada upaya menggalang dukungan dari fraksi di DPR RI untuk meloloskan revisi tersebut. Ia mengklaim bahwa seorang menteri kepercayaan Jokowi mengatakan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta US Dollar agar revisi UU KPK dapat berjalan mulus.

“Mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby,” ucap Hasto.

Menurutnya, revisi UU KPK terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, di mana Gibran dan Bobby mencalonkan diri sebagai wali kota. Ia menegaskan bahwa pelemahan KPK membuat keduanya aman dari persoalan hukum.

“Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga