Jokowi Minta Bukti Usai Disebut Pemimpin Terkorup Dunia 2024, Rocky Gerung Beri Sindiran Menohok

 

Repelita, Jakarta - Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjadi perbincangan hangat setelah masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Jokowi langsung menjadi bahan sindiran publik, yang turut merespons pernyataan tersebut.

Rocky Gerung, pengamat politik, menilai Jokowi terlihat bingung dan jengkel saat wartawan menanyakan pendapatnya mengenai label buruk tersebut. Rocky mengungkapkan bahwa Jokowi tampak menahan perasaan setelah disinggung soal tuduhan tersebut.

"Bahkan presiden sendiri kelihatan wajahnya antara bingung dan jengkel karena wartawan tanya sikap dia terhadap labelling yang diberikan dunia internasional bahwa Presiden Jokowi di masa pemerintahannya adalah manipulator adalah koruptor," ungkap Rocky dalam wawancara pada Kamis (2/1/2025) yang dilansir Tribunnews Bogor.

Menurut Rocky, tidak ada bukti hukum yang bisa diberikan untuk membuktikan bahwa Jokowi adalah koruptor. Ia menyebutkan bahwa rezim pemerintah saat ini sangat otoriter, sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian hukum yang bisa diandalkan.

"Lalu beliau (Jokowi) bertanya 'yang mana yang dikorupsi' atau 'apa buktinya'. Justru di dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana pembuktian hukum pun tidak mungkin diberikan karena rezimnya sangat otoriter," tambah Rocky.

Rocky menilai, pertanyaan Jokowi yang meminta bukti atas tuduhan tersebut seolah-olah mencerminkan sikap seseorang yang sulit dihadapkan pada pembuktian hukum. Ia menambahkan bahwa jika hukum dikendalikan oleh penguasa, maka akan sulit menemukan bukti yang dapat membuktikan adanya korupsi.

Sementara itu, Jokowi sendiri membantah tuduhan tersebut. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa tuduhan terhadap dirinya hanyalah fitnah tanpa dasar. "Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti," ujar Jokowi dalam wawancara dengan Kompas TV.

Jokowi juga mempertanyakan muatan politis yang ada di balik laporan OCCRP tersebut. Ia menyebutkan bahwa orang dapat menggunakan berbagai cara, seperti NGO atau partai, untuk menciptakan tuduhan atau framing jahat terhadap dirinya.

Di sisi lain, PDIP sebagai partai yang mendukung Jokowi turut angkat bicara mengenai laporan OCCRP tersebut. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mendesak agar lembaga penegak hukum seperti Polri dan KPK memeriksa Jokowi dan keluarganya. Guntur menegaskan bahwa laporan terkait dugaan korupsi keluarga Jokowi sudah pernah disampaikan oleh beberapa tokoh, termasuk ekonom Faisal Basri dan dosen Ubaedillah Badrun.

"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," kata Guntur. Ia juga mendesak agar penyelidikan terhadap keluarga Jokowi segera dilakukan, mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan jika terbukti melakukan korupsi.

Guntur juga mengaitkan penolakan PDIP terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan laporan OCCRP tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan Megawati Soekarnoputri untuk menolak usulan tersebut ternyata tepat, mengingat laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia.

"Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri yg telah menolak tiga periode dan perpanjangan jabatan Jokowi. Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yang terkorup seperti yang dilaporkan oleh OCCRP saat ini," ujar Guntur. (*) 

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga