Tak Terima Disebut Nyali Kecil, Tanak Salahkan Gaya Otoriter Firli dan Nawawi

 

Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengecam tudingan bahwa dirinya bernyali kecil. Ia menyalahkan gaya kepemimpinan otoriter di puncuk pimpinan KPK sebagai salah satu sumber masalah dalam lembaga antirasuah tersebut.

Johanis Tanak mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan tugas di KPK adalah perbedaan pandangan antara lima pimpinan, khususnya antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango, yang dianggap memusatkan keputusan secara otoriter.

"Sulit menangani perkara kalau terlalu banyak pimpinan, apalagi yang menjadi ketua merasa paling berhak menentukan sikap dalam pengambilan keputusan. Begitu pengalaman saya selama di KPK yang dipimpin oleh dua orang ketua," ujar Johanis Tanak saat dihubungi wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam penanganan kasus harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan rasional. Jika proses tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, maka hasil penanganan perkara tidak akan optimal.

"Tapi jika hanya bicara tanpa dasar rasional dan hukum, maka penanganan perkara tidak akan efektif," ujarnya.

Johanis Tanak berharap ke depan KPK dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar berbasis hukum, sehingga penanganan kasus dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2024, melalui anggotanya Syamsuddin Haris, memberikan evaluasi kritis mengenai kinerja pimpinan KPK saat ini. Syamsuddin menyebut pimpinan KPK masih kurang menunjukkan keberanian dalam memberantas korupsi.

Dalam laporannya, Syamsuddin menyoroti beberapa kasus pelanggaran etik yang melibatkan pimpinan KPK. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan KPK belum dapat menjadi teladan bagi pegawai lembaga antirasuah.

"Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat menunjukkan integritas. Ini terlihat dari tiga pimpinan KPK yang terlibat pelanggaran etik," ujar Syamsuddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Syamsuddin juga menyoroti kurangnya sinergisitas internal di antara pimpinan KPK. Hal ini terlihat dari perbedaan pernyataan yang muncul di hadapan publik mengenai kasus yang sama.

"Dalam penilaian kami, pimpinan KPK belum menunjukkan konsistensi dalam menjaga kolegialitas dan sinergisitas. Ini bisa dilihat misalnya munculnya perbedaan statement pimpinan A dan pimpinan B tentang kasus yang sama. Dewas sangat menyayangkan hal ini," ujarnya.

Syamsuddin menegaskan pentingnya memiliki pimpinan KPK yang berani mengambil risiko besar dalam memerangi korupsi.

"Apakah pimpinan memiliki nyali? Mungkin ada, tapi masih kecil. Ke depan, dibutuhkan pimpinan yang benar-benar memiliki keberanian besar untuk pemberantasan korupsi," tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga