Repelita, Jakarta 20 Desember 2024 - Penolakan terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus bergema di masyarakat meski pemerintah telah memastikan kenaikan PPN akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejak pengumuman tersebut, berbagai bentuk protes mulai muncul, baik melalui media sosial maupun aksi langsung.
Aksi penolakan PPN 12 persen antara lain berupa ajakan untuk hidup hemat atau frugal living, gambar garuda biru bertuliskan "Peringatan Darurat", petisi online, hingga demonstrasi. Terbaru, muncul ajakan untuk memboikot pembayaran pajak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika ditanya mengenai aksi boikot pajak, memilih tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan oleh awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (19/12/2024).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menganggap aksi boikot dan demonstrasi sebagai bagian dari hak demokrasi. "Ya kalau itu, itu namanya negara demokrasi, ada yang setuju ada yang tidak setuju," ujar Airlangga dalam keterangannya.
Seruan boikot bayar pajak ini tersebar luas di media sosial. Salah satu akun yang menyuarakan ajakan tersebut adalah @salam4jari, yang mengunggah foto garuda biru dengan tulisan "Peringatan Darurat". Dalam unggahannya, @salam4jari menuliskan, "Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat."
Selain itu, muncul ajakan frugal living atau gaya hidup hemat, yang ramai dibicarakan di media sosial. Ajakan ini pertama kali muncul pada cuitan akun @ardisatri pada 14 November 2024. Dalam cuitannya, Ardi mengeluhkan berbagai pungutan pemerintah yang dikenakan pada masyarakat, ditambah dengan rencana kenaikan PPN. Tak lama setelah itu, akun @malesban menyarankan warganet untuk menahan konsumsi barang dan memanfaatkan subsidi yang ada sebagai bentuk protes.
Gambar garuda biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" juga kembali digunakan sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, petisi online yang berjudul "Tolak Kenaikan PPN 12%" telah berhasil mengumpulkan lebih dari 150 ribu tanda tangan dari masyarakat yang menentang kebijakan tersebut.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan bahwa akan ada insentif ekonomi sebagai respons terhadap kenaikan PPN. Beberapa insentif tersebut mencakup diskon untuk tarif listrik dan beras 10 kg, yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi dampak dari kenaikan tarif PPN.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
