Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan melalui DPRD. Partai-partai pendukung Prabowo mulai memberikan dukungan untuk usulan ini.
Presiden Prabowo menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang tinggi. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mengkritik usulan tersebut dengan menyebut alasan biaya tinggi sebagai dalih tanpa data yang valid. Ray menyatakan bahwa biaya pilkada mahal disebabkan perilaku tidak jujur, seperti praktik pembelian suara, pembayaran kendaraan politik, hingga suap kepada penyelenggara.
Menurut Ray, masalah biaya pilkada tidak terletak pada sistem, tetapi pada tata kelola dan moralitas partai dalam mengusung kandidat mereka. Ia mengutip Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa seorang kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Presiden Prabowo juga tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai perbaikan sistem demokrasi. Prabowo mengusulkan agar DPRD memilih gubernur hingga bupati setelah pemilihan anggota DPRD dilakukan. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya anggaran pilkada, yang lebih baik dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
Prabowo juga menyebut banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada, yang dapat mengganggu efisiensi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bahwa diskusi mengenai pemilihan oleh DPRD sudah lama dibahas internal partai. Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa wacana ini akan lebih mudah ditawarkan kepada partai-partai lain jika Presiden Prabowo yang memulai.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, menyebut bahwa usulan Prabowo perlu didiskusikan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Cak Imin mengatakan bahwa sistem saat ini memunculkan banyak masalah, baik bagi calon yang menang maupun kalah.
“Demokrasi seperti ini sangat berbiaya tinggi,” ujarnya saat acara Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur di Jakarta.
Prabowo dan partai-partai pendukungnya sepakat bahwa evaluasi sistem pemilihan kepala daerah perlu dilakukan demi menciptakan proses demokrasi yang lebih efektif, transparan, dan tidak memberatkan anggaran negara. Usulan ini menunjukkan upaya untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih nyata, bukan hanya memikirkan aspek politik.
Ray Rangkuti, dalam pandangan kritisnya, menegaskan bahwa sistem pilkada langsung adalah amanah dari para pendiri bangsa, dan sudah seharusnya dijaga dan dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Ray menyerukan agar pemimpin dan elit bangsa berpikir tentang masa depan, bukan hanya meniru sistem masa lalu.
Prabowo dan partai pendukungnya optimis bahwa sistem DPRD memilih kepala daerah dapat menjadi langkah awal dalam mengevaluasi sistem politik dan tata kelola yang ada, demi menciptakan proses demokrasi yang lebih efektif dan ekonomis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
