Repelita, Jakarta 20 Desember 2024 - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Ganjar dalam video yang diunggah melalui YouTube pribadinya.
Ganjar mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan menyebut bahwa pajak adalah cara untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Namun, ia menekankan bahwa pajak harus dikelola dengan bijak.
“Tanpa pajak yang dikelola secara bijak, negara akan bergantung pada utang atau sumber pendanaan yang tidak berkelanjutan yang justru membebani masa depan generasi mendatang,” jelasnya.
Sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, Ganjar mengusulkan untuk tidak hanya mengandalkan pajak. Salah satunya adalah pajak kekayaan yang menargetkan mereka yang memiliki aset besar, yang bisa menghasilkan sekitar Rp81,6 triliun.
“Ini mengurangi ketimpangan, tanpa membebani kelompok miskin. Lalu ada windfall tax dari sektor tambang dan kelapa, dengan potensi yang kurang lebih bisa menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp300 triliun,” ujarnya.
Ganjar juga menyarankan pajak karbon sebagai sumber pendapatan negara yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membantu menyelamatkan lingkungan. Kebijakan tersebut, menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok