[MENOHOK] Pusat Data Nasional Dibobol Hacker, Islah Bahrawi: Kalau di Korut Menterinya Secara Sukarela Lompat ke Jurang

 Serangan ransomware jenis Branchiper terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 kini jadi bahasan yang menghebohkan publik.

Parahnya lagi, pelaku pembobolam meminta tebusan fantastis sebesar USD8 juta atau setara Rp131,3 miliar untuk memulihkan data yang dienkripsi.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menyampaikan kritik tajam kepada Menkominfo yang mana lembaga yang dipimpinnya adalah pengelolah PDNS.

"Ransomware? Pusat Data Nasional diserang Brain Cipher? Sistem negara jadi lumpuh? Negara dipalak 8 juta dolar?," tulis Islah melalui akunnya di X, @islah_bahrawi, dikutip Selasa (25/6/2024).

"Kalau di Korea Utara, menterinya secara sukarela bakal lompat ke jurang di hadapan Jong Un," tambahnya di cuitan yang sama.

Warganet pun ikut menyoroti peristiwa heboh itu. Tampak cuitan Islah Bahrawi telah dilihat lebih dari 62 ribu pengguna medsos.

"Menterinya bukan lulusan IT, bisanya berani mengancam google, telegram dan x. Padahal malah gak bisa apa-apa setelah diserang ransomware. Omong doang besar tapi gak ada ……," balas seorang warganet.

"Harusnya di sini Menkominfo diperiksa secara khusus. Menkominfo harus bertanggung jawab. Ini urusannya lebih parah dari korupsi BTS," komentar lainnya.

"Mohon dipahami menteri Kominfo adalah ketua Projo," ungkap warganet lainnya.

Sebelumnya diberitakan, serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah menghebohkan publik Indonesia.

Insiden ini mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik penting.

PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diserang oleh peretas sejak Kamis (21/6/2024).

Serangan ini diketahui sebagai ransomware, sebuah jenis malware yang menyandera data yang ada di sistem.

Akibat serangan ransomware tersebut, berbagai layanan publik mengalami gangguan signifikan.

Salah satu yang paling terdampak adalah proses imigrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (bs-sam/fajar)

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar