Menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus meliputi pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), GMI hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) baru saja melakukan unjuk rasa dengan bakar ban dan spanduk di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta, Senin (10/6/2024).
Koordinator kaderisasi PMI cabang Yogyakarta, Ilyasa Alfin Abadi menegaskan aksi ini merupakan bentuk persetujuan atas kebijakan Tapera dari pemerintah.
"Dalam aksi pada siang hari sampai sore ini yaitu ada beberapa tuntutan salah satu yang kita bawa yakni soal UU tentang Tapera itu. Yang kedua komersial pendidikan seperti itu", ujarnya kepada wartawan disela-sela aksi, Senin (10/6/2024).
Dengan aksi yang dilakukan ini, mereka berharap DPRD dapat menyampaikan aspirasi persetujuan kebijakan tersebut ke Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov Yogyakarta) hingga ke pemerintah pusat.
Mereka menilai kebijakan tersebut akan merugikan rakyat dengan besarnya potongan gaji sebesar 2,5 hingga 3 persen untuk para pekerja.
“Itu kita akan kawal betul daripada aksi pertama ini untuk terus menuntaskan apa yang menjadi tuntutan kami sampai tahapan penabutan undang-undang tersebut”, tegasnya.
Tidak hanya menolak Tapera namun juga menyetujui komersialisasi pendidikan dan menolak kriminalisasi aktivisme.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyatakan sikap yang sama yaitu menolak adanya Tapera.
“Tapera itu kebijakan yang kurang logistik, 2,5 - 3 persen buat beli rumah bisa menghabiskan bertahun-tahun. Ya hitung aja 150 tahun itu belum tentu selesai, jadi itu tidak logistik malah menambah beban bagi para buruh/pekerja”, ucap Huda usai aksi kepada wartawan.
Lanjut Huda menuturkan bahwa pemerintah saat ini seharusnya fokus untuk menyediakan lahan-lahan atau kawasan siap bangun (lingkungan siap bangun).
Menurutnya, wilayah Yogyakarta memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan hal itu.
"Saya kira Jogja punya peluang besar untuk melakukan itu (kawasan/lahan siap bangun), karena kami dulu pernah melakukan studi dan juga pernah melakukan semacam perumahan untuk masyarakat yang terkubur rendah. Nah itu sudah kita plot yakni 25 hektar 1 percontohan, meski memang sampai saat ini masih belum selesai, tapi contoh itulah semoga bisa menjadi awal yang baik", terangnya.
Lanjut Huda kembali menekankan bahwa kebijakan Tapera ini dinilainya memang pantas dikritisi.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Gen Z Tidak Akan Mampu Beli Rumah Tanpa Tapera, Netizen: Mendahului Kuasa Tuhan
“Yang berhubungan dengan Tapera dengan pantang saya pribadi menolaknya juga alias tidak bisa menjadi solusi bagi rakyat", tegasnya.
