TARAKAN-Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Tarakan, Senin (10/6/2024). Aksi demo ini ada tiga tuntutan yang disampaikan, salah satunya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Tepera dinilai menyengsarakan dan tak pro rakyat.
Dikatakan Korlap Aksi, Ndaru Teguh Prakoso, alasan menolak Tapera karena Tapera ini sudah ada sejak tahun 2016, namun program Tapera tidak pro rakyat.
“Justru menyengsarakan rakyat. Dimulai dari potongan gaji 3 persen utnuk setiap pegawai yang ada,” ujar Ndaru Teguh Prakoso.
Ndaru Teguh Prakoso mengharapkan, aksi demo yang dilakukan pihaknya ini agar DPRD Tarakan dapat menyampaikan rekomendasi ke provinsi dan pusat terhadap tiga tuntutan yang dinginkan.
Diketahui, tiga tuntutan tersebut, pertama penolakan komersialisasi pendidiakan. Kedua, kriminalisasi aktivis dan ketiga penolakan Tapera.si.
“Namun pada poin kriminilisasi aktivis kami meminta Kapolri, Kapolda, Kapolres yang menahan saudara kami senior kami untuk dibebaskan,” tegasnya.
Sedangkan aksi demo yang dilakukan mahasiwa ini dari tiga lembaga, yakni HMI Cabang Tarakan, Badan Eksekutif Mahasiswa UBT dan Badan Eksekutif Mahasiswa Poltek Bisnis Kaltara.
“Aksi lanjutan jika permohonan kami tidak dilanjuti pihak DPRD kami tentunya akan melakukan aksi lanjutan diawali konsolidasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Sementara itu Yulius Dinandus, Wakil Ketua DPRD Tarakan mengatakan tiga tuntutan yang dinginkan para mahasiswa ini harus di plenokan terlebih dahulu secara kelembagaan dan tidak dapat diputuskan sepihak. Namun secara pribadi, salah satu tuntutan yakni menolak Tapera dirinya mendukung.
"Saya berani mengungkapkan pribadi dan sebagai pimpinan saya bagian orang yang tidak setuju dengan Tapera. Alasan saya indikator dan belum tepat dilakukan di Indonesia karena Tapera dilaksanakan di beberapa instansi resmi pemerintah saja masih memunculkan masalah. Bagaimana kalau itu dilaksanakan di keterlibatan pengusaha kerakyatan dan usaha kecil,” jelas Yulius Dinandus.
Yulius Dinandus program Tapera ini menjadi dilema buat semuanya. Untuk itu, Ia berharap negara seharusnya memunculkan terlebih dahulu kepuasan pelaksanaan Tapera selama ini baik di ASN, TNI-Polri. Jika sudah ada nilai plus maka menurutnya tidak ada masalah.
“Toh jujur aja negara kita ini kan sulit untuk saling percaya. Jaminan kepercayaan oleh rakyat yang dimunculkan pemerintah lalu baru programnya. Saya kira itu masukan pemerintah. Saya bagian dari yang menolak melaksanakan Tapera. Secara nalar akademis saya menolak dan karena menurut saya belum tepat,” tegasnya.
Negara maju pun saja masih sulit melaksanakan program itu kecuali beberapa negara yang memang kalangan atas seperti Swiss, Austria. Amerika saja tidak berhasil lanjutnya dengan model Tapera. “Sehingga sekali lagi secara pribadi saya menyatakan Tapera belum tepat guna untuk rakyat. Saya tidak tahun daerah lain. Kalau di sini saya selaku pimpinan DPRD ini sih memberatkan. Kita belajar dari pengalaman orang,” tegasnya.
Intinya munculkan dulu kepercayaan public kepada negara. Maka tiga bagian disampaikan secara lembaga sepakat. Kemudian kedua, perbaikan pendidikan dan regulasinya juga pihaknya sangat menyetujui.
“Kemudian berhubungan akitivis. Kalau bunyinya kepolisian pro terjadap aspirasi rakyat yang disampaikan oleh para aktivis kita mahasiswa kita sepakat dengan itu. Tapi kalau misalnya pencoptan kepala negara itu kan bagian dari urusan yudikatif, saya mewakili lembaga legislative. Kalau lembaga yudikatif, diurusi legislative negara kacau. Kami tidak masuk ke bagian itu,” tukasnya.
