Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengancam akan melaporkan oknum petugas keamanan DPRD DIY dan aparat yang bertindak represif ke pihak kepolisian.
Para mahasiswa mengaku kecewa atas tindakan represif petugas keamanan DPRD DIY dan aparat kepolisian yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang peserta aksi.
Diberitakan sebelumnya, Gabungan aliansi mahasiswa itu menggelar aksi di DPRD DIY untuk menyuarakan penolakan terhadap program tabungan perumahan rakyat (Tapera), Senin (10/6/2024) siang.
Pada saat aksi berlangsung, beberapa dari mereka berupaya membakar ban bekas.
Namun tindakan itu dicegah petugas keamanan yang berakibat terjadinya kericuhan.
"Bahwasanya kami sangat mengecam, menyayangkan tindakan represifitas anggota keamanan DPRD DIY karena kader kami mengalami kekerasan hingga berdarah," kata Ketum PMII Cabang Yogyakarta, Ilyasa Alfin Abadi seusai aksi.
Ia mengancam akan datang ke DPRD DIY dengan massa yang lebih banyak untuk menuntut keadilan hukum atas insiden yang dialami seorang anggotanya.
Ilyasa juga tak segan untuk melapokan dugaan tindak kekerasan itu ke pihak kepolisian.
"Iya, kami akan melaporkan ke Polisi. Kami menuntut secara hukum, sampai keadilan ada di tangan kami. Kami akan datang dengan massa lebih banyak, lebih besar menuntut hukum keadilan atas represifitas," tegasnya.
"Malam ini juga kami akan melaporkan tindakan ini ke pihak kepolisian," imbuh Ilyasa.
Dia menyampaikan kedatangan ratusan massa dari berbagai aliansi mahasiswa ini untuk menyuarakan tuntutan beberapa kebijakan pemerintah.
Mereka mengkritisi program Tapera dan tindakan momersialisasi pendidikan khususnya diperguruan tinggi.
Sebelum meninggalkan gedung DPRD DIY, para mahasiswa sempat berdialog dengan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.
Secara pribadi Huda Tri Yudiana mendukung sepenuhnya aksi penolakan program Tapera tersebut.
"Karena Tapera kebijakan nggak logis memotong 2,5 persen dari gaji teman-teman sampai mendapat rumah. Itu butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun belum tentu bisa," terang Huda.
Ia justru mengingatkan pemerintah fokus penyediaan laha-lahan atau kawasan yang dapat dipakai untuk pembangunan rumah murah siap bangun.
Huda menilai Yogyakarta memiliki potensi besar untuk menuju program-program penyediaan kawasan pembangunan rumah siap bangun.
"Kami peenah studi itu tapi helum tuntas perumahan masyarakat berpengahdilan rendah. Bahkan sudah kami plot 25 hektar saat itu untuk percontohan tapi sampai sekarang belum selesia," jelas Huda.
Terkait dugaan tindakan represif salah satu anggota keamanan DPRD DIY, Huda mewakili institusi DPRD DIY menyampaikan permohonan maaf.
"Itu emosional di lapangan, saya akan bertanggung jawab itu semua. Teman security minta maaf. Itu security melakukan itu atas tanggung jawabnya aja supaya hal negatif nggak terjadi," kata Huda.
Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksudkan Huda yakni pihak DPRD DIY siap menanggung biaya pengobatan salah satu peserta yang diduga mengalami luka akibat pemukulan.
Pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap anggota security yang diduga melakukan pemukulan terhadap peserta aksi.
"Saya pimpinan DPRD saya minta maaf. Saya tanggung jawab. Kami menganggap masyarakat menyampaikan aspirasi tamu kami semua. Terkait adanya kelalaian nanti akan kami cek. Kami gak bisa memutuskan," pungkasnya. (*)
