Repelita Jakarta - Rapat pembahasan program Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta menjadi perhatian publik setelah Direktur Utama Agrinas disebut tidak hadir untuk memberikan penjelasan terkait rencana impor kendaraan dalam jumlah besar dari India.
Ketidakhadiran tersebut memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya dari pegiat media sosial Herwin Sudikta yang menilai situasi tersebut sangat janggal dan mencurigakan.
Herwin menyinggung absennya pimpinan Agrinas saat DPR meminta penjelasan mengenai rencana impor kendaraan yang disebut mencapai ratusan ribu unit untuk menunjang program prioritas pemerintah.
"Dirut AGRINAS mangkir dari DPR saat diminta menjelaskan impor 105 ribu mobil dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih," ujar Herwin dalam pernyataannya pada Kamis 12 Maret 2026.
Dikatakan Herwin, kondisi tersebut semakin menimbulkan tanda tanya besar karena sejumlah pihak yang berkaitan dengan program itu disebut tidak mengetahui detail rencana tersebut.
Herwin menyebut tidak hanya DPR yang mempertanyakan rencana impor tersebut, ia mengklaim pihak kementerian hingga aparat desa juga tidak mengetahui program yang dimaksud.
"Yang lebih aneh, Menteri Koperasi tidak tahu. DPR tidak tahu," Herwin menuturkan dengan nada heran.
"Bahkan kepala desa yang katanya jadi pengguna juga tidak tahu," tambahnya menyoroti ketidaksinkronan informasi.
Tidak berhenti di situ Herwin juga membandingkan situasi tersebut dengan kondisi di negara lain yang lebih maju secara demokrasi.
Ia menilai persoalan seperti itu bisa menjadi skandal besar jika terjadi di luar negeri dan akan menyedot perhatian publik berbulan-bulan.
"Di negara lain ini skandal nasional. Di Indonesia ini cuma hari Kamis," sesalnya menggambarkan betapa cepatnya isu besar berlalu tanpa penyelesaian.
Herwin juga menyampaikan sindiran terkait cepatnya isu-isu besar berlalu tanpa penjelasan yang memadai dari pihak terkait.
"Minggu depan ada lagi," tandasnya merespons pola yang terjadi berulang kali.
Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026 diwarnai sorotan tajam.
Pasalnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota yang dijadwalkan hadir dalam rapat tersebut tidak tampak di ruang rapat.
Ketidakhadirannya pun langsung dipertanyakan sejumlah anggota dewan karena agenda yang dibahas dinilai sangat penting dan strategis.
Rapat tersebut sedianya menghadirkan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini yang memimpin jalannya rapat menjelaskan bahwa agenda pertemuan itu membahas sejumlah hal penting terkait program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Pembahasan meliputi evaluasi progres program, strategi operasional, hingga mekanisme pengawasan dalam pembangunan gerai koperasi tersebut.
Di tengah rapat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan interupsi tajam terkait ketidakhadiran Dirut Agrinas.
Ia mempertanyakan ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara yang seharusnya memberikan penjelasan langsung dalam rapat tersebut.
Menurutnya kehadiran pimpinan perusahaan sangat penting karena pembahasan menyangkut program besar yang melibatkan banyak pihak.
"Ini perlu dipertanyakan dahulu ini. Ini rapat penting, sangat penting, super penting. Kenapa Dirut Agrinas tidak hadir," tanya Nurdin saat rapat.
Menanggapi pertanyaan tersebut perwakilan PT Agrinas yang hadir dalam rapat menjelaskan bahwa Joao Angelo tidak dapat mengikuti rapat karena kondisi kesehatannya sedang menurun.
"Ya, untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit," kata dia dalam rapat.
Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Joao Angelo sudah terlihat menurun sejak malam sebelumnya saat mengikuti rapat internal.
"Semalam sebenarnya pas saat kami rapat itu sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin, dan setelah kembali demam tinggi," imbuhnya.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pertemuan dengan Menteri Koperasi dan Dirut Agrinas seharusnya menjadi momentum penting untuk membahas berbagai persoalan dalam program Kopdes Merah Putih.
Ia mengaku pihaknya juga menerima banyak keluhan dari para kepala desa terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan.
"Kami juga mendapat keluhan banyak dari para kepala desa. Nah, kalau tidak sinkron antara anggaran APBN dengan anggaran yang digunakan oleh Agrinas, maka kami ingin tahu seperti apa mekanismenya," ucap dia.
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Agrinas maupun Kementerian Koperasi terkait rencana impor kendaraan dan ketidakhadiran Dirut dalam rapat DPR tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
