Penulis : Rina Syafri
Dalam dinamika diplomasi internasional yang semakin rumit, peran tokoh seperti Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi sorotan. Beberapa hari lalu, tepatnya pada 3 Maret 2026, JK menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas situasi terkini di Iran. Juga potensi Indonesia untuk mendorong perdamaian di tengah konflik yang melibatkan Iran, AS, dan Israel.
Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Pertemuan ini mencerminkan reputasi JK sebagai mediator berpengalaman yang netral dan dihormati. JK dikenal luas atas keberhasilannya mendamaikan konflik di Poso dan Mindanao.
Beliau dikenal juga karena pendekatan yang selalu mengedepankan dialog di kawasan penuh ketegangan. Dubes Iran jelas melihat JK sebagai figur yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Terutama dalam isu energi dan stabilitas regional yang memengaruhi jalur vital seperti Selat Hormuz.
Kritik tajam muncul dari Ustadz Ismail Amin, seorang WNI yang tinggal di Iran. Dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Amin menyatakan rasa malu terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, diplomasi Indonesia saat ini kehilangan netralitas dan wibawa karena dianggap berpihak pada AS (baca: Trump).
Tidak sesuai dengan prinsip Gerakan Non-Blok. Amin menyoroti bahwa Dubes Iran lebih memilih berkonsultasi dengan JK daripada pemerintah resmi. Ini mengindikasikan hilangnya kepercayaan terhadap Prabowo dan jajaran Menlu. "Anda sudah dilihat sebagai orangnya Trump, bukan orang Non-Blok, Anda netral lagi," ujar Amin dalam kritik kerasnya.
Beberapa hari setelah pertemuan JK itu, muncul kabar bahwa dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS Rinjani dan PIS Paragon) berhasil beranjak dari area konflik di Selat Hormuz. Padahal situasi kawasan sangat panas.
Ratusan kapal tertahan akibat ketegangan geopolitik saat ini. Meskipun ada klaim hoaks yang menyebut kapal-kapal itu "lolos mulus" berkat lobi JK, fakta menunjukkan bahwa diplomasi informal seperti ini memberikan rasa aman tambahan bagi jalur energi Indonesia. Pasokan minyak dari Timur Tengah tetap terjaga. Ini bisa mencegah potensi krisis BBM mendadak di dalam negeri. Sekaligus menjaga stabilitas distribusi energi nasional.
Kontras ini semakin terasa di mata publik. JK bekerja dengan tenang, nyata, dan berdampak langsung pada kepentingan rakyat—seperti keamanan energi yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pemerintahan Prabowo, termasuk Wakil Presiden Gibran dan para menteri terkait, dinilai lebih banyak retorika daripada aksi konkret dalam diplomasi internasional, khususnya soal energi dan perdamaian.
Kritik Amin menjadi cermin: dunia masih menghormati JK karena konsistensinya pada dialog dan netralitas. Di pihak lain, Indonesia saat ini dianggap kehilangan posisi independen tersebut.
Pada akhirnya, Jusuf Kalla membuktikan bahwa diplomasi damai yang tulus bisa membawa manfaat langsung bagi bangsa, bukan sekadar simbol. Keberhasilan kecil seperti kelancaran kapal tanker menjadi bukti nyata kekuatan pendekatan itu.
Kritik seperti yang disampaikan Ismail Amin sekaligus mengingatkan pemerintah: rakyat tidak butuh kata-kata besar. Rakyat perlu tindakan nyata yang menjaga marwah Indonesia sebagai aktor perdamaian di panggung dunia.(*)
