Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyindir para pengkritik program Makan Bergizi Gratis termasuk Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang vokal menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Teddy menyatakan bahwa membangun dapur MBG memerlukan dana besar sehingga mereka yang tidak memiliki uang sebaiknya bekerja di dapur saja daripada sibuk melakukan fitnah dan makian.
Ia menuding sikap pengkritik yang terus berisik disebabkan oleh kekurangan materi dan menyebut kondisi itu sebagai penyakit bernama bodoh.
Pernyataan Teddy tersebut disampaikan melalui unggahan di X pada Senin 23 Februari 2026 dan langsung memicu respons beragam dari publik.
Pegiat politik ekonomi dan sosial Arif Wicaksono menanggapi dengan menyoroti rencana Polri membangun 1.500 SPPG serta 10 gudang ketahanan pangan untuk mendukung MBG.
Arif mempertanyakan sumber anggaran pembangunan dapur Polri tersebut apakah dari kocek pribadi pejabat kepolisian yayasan internal atau dana APBN.
Ia menegaskan pertanyaan itu wajar sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara yang harus transparan dan akuntabel.
Perdebatan ini memperluas diskusi mengenai transparansi serta sumber pendanaan program MBG termasuk keterlibatan institusi negara dalam infrastruktur pendukungnya.
Jurnalis senior Zakki Amali sebelumnya juga mengkritik skema insentif MBG yang dinilai timpang dibandingkan penghasilan guru honorer.
Zakki menyoroti bahwa yayasan pengelola dapur MBG bisa mendapat Rp6 juta per hari tanpa pajak selama 313 hari atau sekitar Rp1,87 miliar per SPPG hanya dengan status siap sedia.
Menurutnya mekanisme availability based ini memungkinkan insentif dibayarkan meski dapur belum beroperasi penuh atau penyaluran porsi minim.
Zakki menghitung bahwa dengan 1.179 SPPG dikelola Polri maka insentif harian mencapai Rp7,07 miliar dan tahunan Rp2,21 triliun.
Ia menambahkan angka tersebut belum termasuk 452 SPPG yang dikelola TNI serta rencana penambahan hingga 2.000 unit secara bertahap.
Zakki menyindir bahwa program MBG terkesan dibuat untuk menggerus dana negara sementara perlakuan terhadap elite dan rakyat terlihat berbeda.
Ia membandingkan royalnya insentif bagi pengelola dengan subsidi bagi rakyat yang dianggap beban negara.
Polemik ini menambah panas diskusi publik mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam program unggulan pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
