Repelita Jakarta - Penelitian terbaru dari Center of Economic and Law Studies mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran negara yang signifikan akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemborosan diperkirakan mencapai satu koma dua puluh tujuh triliun rupiah setiap pekan karena sebagian besar porsi makanan tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat yaitu siswa sekolah.
Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah menyatakan bahwa dalam satu minggu sekitar enam puluh dua juta porsi makanan telah disalurkan namun puluhan juta di antaranya berakhir terbuang.
Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak siswa menolak menu yang disediakan karena rasa tidak sesuai harapan kebersihan kurang memadai serta kualitas gizi tidak memenuhi standar yang dijanjikan.
"Jadi ada potensi uang negara yang terbuang karena MBG yang dibuang. Anak-anak kerap menolak karena rasa yang tidak sesuai kebersihan kurang serta kualitas gizi tak memadai" ujar Isnawati dalam jumpa pers virtual pada Senin 23 Februari 2026.
CELIOS mencatat dua skenario pemborosan yaitu skenario minimal yang menyebabkan kerugian sekitar enam ratus dua puluh dua miliar rupiah per pekan dan skenario maksimal yang mencapai satu koma dua puluh tujuh triliun rupiah setiap minggu.
Dalam skenario minimal dana yang terbuang tersebut setara dengan biaya iuran BPJS Kesehatan bagi lima belas koma lima juta orang selama satu bulan.
Sementara pada skenario maksimal dana tersebut dapat membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi tiga puluh satu koma enam juta orang dalam periode yang sama.
Isnawati menekankan bahwa pemborosan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian menu dengan selera serta kebutuhan gizi siswa sehingga menimbulkan inefisiensi anggaran yang sangat besar.
CELIOS merekomendasikan pemerintah untuk segera menerapkan moratorium sementara pada program Makan Bergizi Gratis guna menghentikan potensi kerugian lebih lanjut.
Rekomendasi lainnya meliputi reformasi menyeluruh terhadap desain pelaksanaan program serta pelaksanaan audit yang transparan dan akuntabel.
Langkah-langkah tersebut dianggap penting agar anggaran publik tidak terus terbuang serta program benar-benar efektif dalam meningkatkan status gizi anak tanpa menimbulkan pemborosan berkelanjutan.
"Rekomendasi kami tetap konsisten moratorium reformasi total MBG dan audit transparansi sehingga mampu mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar" pungkas Isnawati.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
