Di Tengah Gelombang Solidaritas untuk Gaza, Prabowo Diduga Kurang Peka terhadap Aspirasi Publik soal Restu Proyek PT Ormat

 

Penulis: Rina Syafri

Laporan terbaru menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Israel memuji Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang mendorong pelucutan senjata Hamas dalam pertemuan di Washington.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apa hak pihak luar mengatur rakyat yang sedang menjaga tanah airnya?

Analogi sederhana bisa menjelaskan absurditas ini.

Bayangkan seorang pencuri berkata kepada pemilik rumah: “Hei, saya mau merampok rumahmu, jangan kau halangi dengan senjata, nanti saya laporkan kamu ke polisi.”

Logika seperti ini jelas tidak masuk akal.

Pada Desember 2025, Israel bergabung dengan Board of Peace yang digagas Amerika Serikat.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa keikutsertaan tersebut penting agar Israel dapat memengaruhi arah kebijakan terkait Gaza dan Hamas.

Januari 2026, Israel aktif mendorong agenda pelucutan senjata Hamas dalam forum tersebut.

Namun pada Februari 2026, Palestina tidak dilibatkan secara resmi dalam struktur BoP.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, menekankan pentingnya partisipasi Palestina agar forum tersebut memiliki legitimasi yang kuat sebagai wadah perdamaian.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai netralitas forum perdamaian yang hanya menghadirkan satu pihak, sementara pihak lain yang menjadi korban tidak diberi ruang.

Publik pun akan menilai, perdamaian seperti itu bukan netral, melainkan berpihak.

Di tengah dinamika tersebut, muncul perdebatan di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan terhadap diplomasi melalui BoP sebagai jalur penyelesaian konflik Gaza.

Namun pada saat yang sama, Kementerian ESDM menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia—afiliasi Ormat Technologies Inc. asal Israel—sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara (Tempo.co).

Ironisnya, menjelang Ramadhan, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Ali Abbasi, ditangkap oleh aparat Israel di Yerusalem Timur dan langsung dilarang masuk selama sepekan (Kompas.com, Jawa Pos).

Peristiwa ini semakin memperkuat sensitivitas publik Indonesia terhadap isu Palestina, karena simbol agama yang menjadi benteng spiritual rakyat Palestina justru ditekan.

Kebijakan yang kontradiktif ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap Indonesia terhadap isu Palestina.

Sebagian kalangan menilai bahwa langkah diplomasi dan keputusan ekonomi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Dukungan rakyat Indonesia selalu konsisten: berdiri bersama Palestina, menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel.

Perdamaian yang berkelanjutan menuntut keterlibatan semua pihak yang berkepentingan.

Tanpa kehadiran Palestina dalam forum yang membahas masa depannya, pertanyaan mengenai keseimbangan dan netralitas akan terus muncul.

Dialog yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta pengakuan atas hak-hak politik kedua belah pihak menjadi prasyarat mendasar menuju stabilitas yang nyata.

Forum BoP yang hanya melibatkan Israel tanpa Palestina adalah forum timpang.

Ditambah sikap pemerintah Indonesia yang kontradiktif—mendukung BoP sambil membuka pintu bagi perusahaan afiliasi Israel—semakin menegaskan bahwa arah kebijakan tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.

Penangkapan Imam Besar Masjid Al-Aqsa memperlihatkan wajah asli pendudukan: menekan simbol agama dan suara rakyat.

Perdamaian sejati tidak bisa lahir dari meja perundingan yang menyingkirkan korban utama.

Transparansi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci agar Indonesia tetap dipercaya publik dalam memperjuangkan Palestina.

(Tulisan ini adalah opini penulis, tidak mewakili redaksi.)

Baca Juga