Muslim Arbi: Mengapa KPK Belum Tangkap Bupati Bandung Meski Dugaan Korupsi BDS Sudah Terang Benderang

 

Repelita Surabaya - Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi mempertanyakan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi belum segera menangkap Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna.

Menurut Muslim Arbi dugaan kejahatan melalui BUMD Bandung Daya Sentosa sudah sangat terang benderang dengan kerugian ratusan miliar rupiah yang dialami ratusan vendor sebagai korban.

Para korban telah mengadukan perkara sejak tahun 2024 ke berbagai instansi penegak hukum termasuk kepolisian kejaksaan KPK serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Laporan resmi ke KPK telah diterima sejak 14 Mei 2025 lengkap dengan bukti serta kesaksian korban yang menunjukkan aksi penipuan secara jelas.

Korban juga telah menyuarakan isu ini melalui podcast Bambang Widjojanto mantan pimpinan KPK serta berbagai platform media sosial yang seharusnya menjadi dasar kuat bagi KPK untuk bertindak.

Muslim Arbi menduga bupati tersebut dilindungi oleh oknum di DPR maupun KPK termasuk seorang unsur pimpinan KPK yang diduga memberikan perlindungan.

Seorang pimpinan DPR juga disebut terlibat dalam upaya melindungi bupati sehingga memperlambat proses hukum.

Tindakan bupati dinilai sebagai pelanggaran hukum dan korupsi nyata melalui penyalahgunaan BUMD yang merugikan vendor secara masif.

Muslim Arbi menyatakan publik bingung jika KPK tidak menemukan unsur korupsi padahal bukti sudah sangat jelas sehingga muncul tudingan adanya perlindungan dari oknum pimpinan KPK.

Jika benar demikian Dewan Etik KPK diminta segera memeriksa oknum pimpinan yang diduga melindungi bupati agar tidak menghambat penetapan tersangka dan penangkapan.

Rumor perlindungan dari oknum pimpinan DPR juga beredar luas sehingga aparat hukum dinilai lamban menindaklanjuti kasus ini.

Muslim Arbi menegaskan jika KPK tidak segera bertindak padahal data fakta dan saksi sudah lengkap maka dugaan perlindungan dari oknum pimpinan KPK dan DPR semakin terbukti.

Hal ini dapat memperburuk citra penegakan hukum dan keadilan di Indonesia jika praktek perlindungan terhadap pelaku kejahatan terus berlangsung meski bukti sudah sangat kuat.

Muslim Arbi meminta KPK tidak menunggu lebih lama lagi sementara DPR yang telah menerima pengaduan korban juga diharapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga