Celios Ajukan Keberatan ke Prabowo dan Buka Opsi Hukum Nilai ART AS–Indonesia Jual Kedaulatan Ekonomi dan Lemahkan BUMN

 

Repelita Jakarta - Center of Economic and Law Studies Celios mengajukan surat keberatan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara terkait penandatanganan Agreement of Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudistira menyatakan bahwa lembaganya membuka kemungkinan jalur hukum untuk menggagalkan perjanjian tersebut demi melindungi kepentingan nasional.

Bhima menilai kebijakan perdagangan di era Presiden Prabowo terlalu condong ke Amerika Serikat padahal sebelumnya pada masa pemerintahan Joko Widodo hubungan lebih dekat dengan Tiongkok.

Ia mengibaratkan langkah tersebut seperti lepas dari satu tekanan eksternal namun langsung masuk ke tekanan lain yang lebih berat dan berisiko bagi kedaulatan ekonomi.

Menurut Bhima Indonesia seharusnya menerapkan strategi keseimbangan kekuatan global bukan langsung mengubah arah sepenuhnya ke satu pihak seperti yang terjadi sekarang.

Ia menekankan bahwa posisi Indonesia di peta ekonomi dunia bisa semakin terpuruk jika hanya dijadikan pasar bagi produk-produk Amerika Serikat tanpa manfaat seimbang.

Bhima juga mengkritik klausul dalam ART yang membatasi peran Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan subsidi serta kompensasi kepada produk-produknya.

“Ada satu klausul juga nih yang bahaya, bahwa BUMN itu dibatasi untuk melakukan subsidi dan kompensasi kepada produk-produknya,” ujarnya.

Pembatasan tersebut dikhawatirkan akan melemahkan ketahanan pangan nasional serta menyulitkan program pemberdayaan petani melalui pupuk subsidi benih dan kredit usaha tani.

Bhima menegaskan bahwa tim ekonomi pemerintahan telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan misi awal Presiden Prabowo Subianto.

“Tim ekonomi ini bahkan menjual kedaulatan ekonomi Indonesia,” katanya dengan tegas.

Ia menyarankan agar tim negosiator segera dievaluasi dan diganti karena dinilai gagal menjaga kepentingan nasional dalam proses perjanjian.

“Kalau jadi Prabowo, pesannya adalah ganti. Gagal tim negosiatornya,” ucap Bhima.

Meski demikian Bhima menyatakan bahwa perjanjian ART masih dapat dihentikan atau direvisi karena terdapat tenggat waktu enam puluh hari untuk menyampaikan notifikasi resmi terkait hal tersebut.

Celios juga mempertimbangkan opsi litigasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menargetkan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam proses penandatanganan.

Jika gugatan tersebut dikabulkan maka perjanjian berpotensi ditunda pelaksanaannya atau bahkan dibatalkan sepenuhnya demi kepentingan bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga