Repelita Doha - Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, secara tegas menolak seluruh seruan untuk melucuti persenjataan yang dimiliki oleh berbagai faksi Palestina yang beroperasi di Jalur Gaza. Ia menyampaikan penolakan itu dalam pidatonya pada hari kedua Forum Al Jazeera yang diselenggarakan di Doha, Minggu (8/2/2026).
Khaled Meshaal berargumen bahwa wacana pelucutan senjata terhadap rakyat yang masih hidup di bawah pendudukan adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan mengubah warga Palestina menjadi target yang mudah untuk disingkirkan dan dimusnahkan oleh kekuatan militer Israel.
Ia menegaskan bahwa diskusi mengenai Hamas yang menyerahkan senjatanya merupakan bagian dari upaya sistematis yang telah berlangsung selama seabad untuk melumpuhkan setiap bentuk perlawanan bersenjata dari rakyat Palestina. Meshaal menilai upaya ini bertujuan mencabut hak perlindungan diri yang sah dari suatu bangsa yang terjajah.
“Dalam konteks rakyat kami yang masih berada di bawah pendudukan, membicarakan pelucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami korban yang mudah disingkirkan dan dengan mudah dimusnahkan oleh Israel, yang dipersenjatai dengan seluruh persenjataan internasional,” katanya.
Lebih lanjut, Meshaal menekankan prinsip fundamental bahwa selama pendudukan masih berlangsung, maka hak untuk melakukan perlawanan tetap ada. Ia menyatakan bahwa perlawanan bersenjata merupakan hak yang dibanggakan oleh banyak bangsa di dunia dalam sejarah perjuangan mereka melawan penjajahan.
Meskipun bersikap keras, Hamas disebutkan telah memberikan sinyal tertentu mengenai masa depan persenjataannya. Kelompok tersebut mengindikasikan kemungkinan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina yang sah di masa depan, tetapi hanya setelah negara Palestina yang merdeka benar-benar berdiri.
Di sisi lain, pejabat-pejabat Israel memberikan pernyataan yang bertolak belakang mengenai kekuatan Hamas. Mereka melaporkan bahwa kelompok tersebut masih memiliki sekitar 20.000 anggota pejuang dan menguasai kurang lebih 60.000 pucuk senjata jenis Kalashnikov yang tersebar di seluruh Gaza.
Saat ini, sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tugas untuk mengambil alih urusan pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang mengalami kehancuran parah. Namun, belum ada kejelasan mengenai apakah komite ini akan serta bagaimana mereka menangani isu sensitif mengenai demiliterisasi atau pelucutan senjata di wilayah tersebut.
Komite teknokrat itu sendiri beroperasi di bawah payung sebuah badan yang dinamai “Dewan Perdamaian”, sebuah inisiatif yang pada awalnya diluncurkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keberadaan dan peran komite ini masih menjadi bahan pengamatan dan pertanyaan banyak pihak.
Dalam forum yang sama, Khaled Meshaal juga menyampaikan penolakan yang sangat keras terhadap segala bentuk pemerintahan asing atas wilayah Palestina. Ia menegaskan komitmen Hamas pada prinsip-prinsip kedaulatan nasional yang utuh dan tidak dapat dikurangi.
“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal. Ia menambahkan dengan tegas bahwa rakyat Palestina adalah satu-satunya pihak yang berhak memerintah diri mereka sendiri dan menentang segala bentuk administrasi dari luar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
