Repelita Jakarta - Akademisi dan pengembang perangkat lunak Rismon Sianipar kembali menyoroti persoalan ijazah yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia telah mengajukan permintaan informasi publik kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 10 Januari 2026 untuk mendapatkan kejelasan.
Permintaan itu diajukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi guna memperoleh data terkait kajian kurikulum dan silabus.
Kajian tersebut menjadi dasar dalam proses penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran.
Sampai hari ini, tanggal 9 Februari 2026, Rismon menyatakan bahwa ia belum mendapatkan jawaban apapun dari pihak kementerian.
"Per 10 Januari 2026, kami mohonkan permintaan informasi publik kepada PPID Kemendikdasmen seputar kajian kurikulum dan silabus yang menjadi dasar penyetaraan SMK untuk Wapres Gibran," tulisnya di media sosial X.
"Sampai hari ini, 9 Feb 2026, masih belum ada jawaban," tambah Rismon dalam unggahan yang sama.
Persoalan keabsahan ijazah sekolah menengah atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah berlanjut ke tahap mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Advokat Subhan Palal menuding bahwa persyaratan yang dibawa Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024 melanggar ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut bahwa Gibran tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan di Indonesia.
Padahal syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
Proses penyetaraan ijazah luar negeri dinilai kompleks karena perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dengan negara lain.
Prosedur, pertimbangan, maupun acuan penyetaraan merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Pendidikan yang harus dilakukan secara transparan.
Pemerintah diingatkan untuk terbuka mengenai penyesuaian dokumen sebagai syarat dalam proses penyetaraan ijazah dari luar negeri.
Transparansi ini penting untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai validitas persyaratan administrasi yang dimiliki oleh pejabat publik.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses dan dasar hukum yang digunakan dalam penyetaraan ijazah pejabat tinggi negara.
Keterbukaan informasi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
Permintaan informasi publik seperti yang diajukan Rismon Sianipar merupakan bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Proses mediasi di pengadilan juga menunjukkan adanya upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur yang sah.
Pemerintah diharapkan dapat merespons permintaan informasi tersebut dengan cepat dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keterlambatan dalam memberikan jawaban dapat menimbulkan persepsi negatif mengenai komitmen transparansi pemerintahan.
Isu ini telah menjadi perhatian publik mengingat posisi strategis Wakil Presiden sebagai salah satu pimpinan tertinggi negara.
Publik menanti kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan persyaratan administrasi yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut.
Dukungan terhadap prinsip keterbukaan informasi akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
Penyelesaian yang transparan dan berdasarkan hukum diharapkan dapat mengakhiri polemik yang telah berlangsung cukup lama.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap aspek yang berkaitan dengan kualifikasi pejabat publik mereka.
Proses yang terbuka akan menjadi contoh baik dalam penegakan prinsip good governance di Indonesia.
Semua pihak diharapkan dapat menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan mengedepankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
