E-government butuh Rp37,4 triliun, Luhut: Beli mobil aja bisa, masa ginian gak bisa

Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebutuhan pendanaan sebesar tiga puluh tujuh koma empat tujuh triliun rupiah untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan atau e-government.

Ia menekankan bahwa alokasi dana tersebut memiliki urgensi tinggi dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Luhut memberikan tanggapan terkait polemik pembelian kendaraan dengan menyatakan bahwa pengadaan server dan infrastruktur digital justru lebih penting dibandingkan pembelian mobil.

"Angka-angka ini juga akan sangat penting. Saya pikir mengenai server ini tadi perlu nanti dilihat, memang angka yang besar. Tapi ya beli mobil aja bisa, masa beli ginian enggak bisa gitu," ujar Luhut sebagaimana dikutip pada Jumat 27 Februari 2026.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kontroversi rencana impor seratus lima ribu unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara senilai dua puluh empat koma enam enam triliun rupiah untuk keperluan operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari Amerika Serikat guna melakukan evaluasi menyeluruh.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia melalui Wakil Ketua Umum Bidang Industri Saleh Husin memperingatkan bahwa impor kendaraan niaga dalam jumlah besar dapat merusak industri otomotif domestik.

Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan visi industrialisasi serta target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang digaungkan Presiden.

"Seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden [mengejar pertumbuhan 8%] tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada. Perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes," tegas Saleh Husin pada Minggu 22 Februari 2026.

Luhut menegaskan pentingnya perbaikan Pusat Data Nasional di Kementerian Komunikasi dan Digital serta penguatan keamanan siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pusat gravitasi pertahanan dan ekonomi negara.

Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera menyusun perencanaan dana yang diprioritaskan untuk kedua lembaga tersebut secara paralel agar infrastruktur tidak mengalami kegagalan.

"Saya mohon Bappenas itu harus sudah mulai membuat perencanaan, berapa yang dibutuhkan dana dan harus diprioritaskan untuk Komdigi dan berapa untuk BSSN. Karena ini harus paralel, kalau infrastrukturnya enggak kuat, takut kita nanti down," katanya.

Luhut mengingatkan agar insiden peretasan sistem pemerintahan di masa lalu tidak terulang akibat lemahnya pertahanan berlapis.

Transformasi digital disebut sebagai pengungkit utama untuk menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Ia memperingatkan bahwa bonus demografi Indonesia akan berakhir sekitar tahun 2042 sehingga target pertumbuhan ekonomi delapan persen harus dipertahankan selama dua dekade ke depan.

"Ini saya minta bahasa kita supaya satu. Jadi ada tantangan di hadapan kita. Sekarang kita yang ada dalam pemerintahan ini, kita harus mati-matian bekerja supaya jangan sampai kita terperangkap di middle income trap," pungkas Luhut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga