Repelita Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan sikap tegas terhadap pihak yang menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis serta kebijakan pro-rakyat lainnya.
Menurutnya upaya menghapus program tersebut sama dengan menentang nilai-nilai hak asasi manusia secara langsung.
Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia.
Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Jakarta pada Jumat dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam.
Respons Pigai muncul sebagai tanggapan atas polemik yang melibatkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto.
Tiyo sebelumnya mengirim surat kepada United Nations International Children’s Emergency Fund meminta program Makan Bergizi Gratis dihentikan.
Ia menilai program itu menyedot anggaran yang seharusnya bisa mengatasi ketidaksetaraan dan didasari keprihatinan atas kasus bunuh diri siswa di Nusa Tenggara Timur.
Pigai menjelaskan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis Sekolah Rakyat pemeriksaan kesehatan gratis pembangunan kampung nelayan hingga swasembada pangan merupakan wujud kehadiran negara menjamin hak hidup rakyat.
Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis cek kesehatan gratis pendidikan gratis sekolah rakyat koperasi merah putih adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia.
Ia menegaskan seluruh kebijakan tersebut sangat selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Pigai juga menyoroti pergeseran paradigma kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini sudah delapan puluh tahun sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa orang-orang elite harta dikaitkan dengan orang-orang elite hari ini Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat.
Meski mendukung ruang demokrasi yang memungkinkan kritik ia menyayangkan jika kritik justru bertujuan menghilangkan program yang memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil.
Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan tetapi tidak boleh mau meniadakan menghilangkan program yang baik ini.
Pigai berharap masukan dari masyarakat lebih bersifat konstruktif untuk menyempurnakan pelaksanaan bukan untuk menghapus program tersebut sama sekali.
Pernyataan ini mempertegas komitmen pemerintah menjaga kebijakan pro-rakyat sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
