Walikota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK, Uang Ratusan Juta Diamankan sebagai Barang Bukti

 

Repelita Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengamankan barang bukti uang tunai bernilai ratusan juta rupiah dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan.

Operasi tersebut menyasar Walikota Madiun Maidi dan sejumlah pihak lain di wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa operasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026.

Dari operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan sebanyak lima belas orang yang diduga terlibat.

Sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Salah satu dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta adalah Walikota Madiun Maidi.

Budi Prasetyo memberikan keterangan resmi tersebut kepada para wartawan pada sore hari di lokasi kejadian.

Dia juga mengonfirmasi pengamanan barang bukti dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Barang bukti tersebut diamankan sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam penyidikan.

Para pihak yang terjaring operasi direncanakan akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada malam hari.

Gedung yang berlokasi di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan itu menjadi tempat pemeriksaan.

Proses pemeriksaan akan dilakukan secara intensif untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak.

Operasi ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Masyarakat Madiun menyambut baik langkah tegas yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Transparansi dalam proses hukum sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Setiap tahapan operasi dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara ketat.

KPK memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Koordinasi antara KPK dengan kepolisian daerah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan operasi ini.

Pengamanan barang bukti menjadi kunci penting dalam membangun kasus yang kuat di persidangan.

Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

Proses hukum harus berjalan transparan agar memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

Dukungan publik terhadap pemberantasan korupsi di tingkat daerah sangat penting untuk keberhasilan operasi.

Keterbukaan informasi dari pihak berwenang diperlukan untuk mencegah simpang siur informasi.

Setiap perkembangan kasus ini akan disampaikan secara resmi melalui saluran-saluran komunikasi yang tepat.

Operasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi aparat pemerintah daerah lainnya.

Pencegahan korupsi memerlukan sistem pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan kerja sama semua pihak, praktik korupsi di tingkat daerah dapat diminimalisir secara signifikan.

Komitmen pemberantasan korupsi harus konsisten dilakukan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.

Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang.

Proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

KPK akan terus bekerja secara profesional untuk mengungkap jaringan korupsi secara tuntas.

Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penangkapan namun sampai pada proses peradilan.

Setiap pelaku yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian, integritas penyelenggaraan pemerintahan dapat terus ditingkatkan ke depannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga