Susno Duadji Pertanyakan Kinerja Danantara: Sudah Bersihkan BUMN? Gaji Fantastis Direksi dan Komisaris Dipotong Sama dengan ASN?

 

Repelita [Jakarta] - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji mempertanyakan efektivitas dan fungsi Danantara dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara. Melalui unggahan di akun media sosial X pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, dia menyampaikan pertanyaan kritis mengenai implementasi reformasi di lingkungan BUMN.

Susno Duadji secara khusus mempertanyakan sejauh mana proses pembersihan atau pemurnian yang dilakukan oleh Danantara terhadap berbagai praktik di tubuh BUMN. Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses transformasi yang sedang berjalan di sektor usaha milik negara tersebut.

Selain itu, dia juga menyoroti persoalan remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Komisaris di berbagai BUMN yang dinilai memiliki nominal fantastis. Susno Duadji mempertanyakan apakah sudah dilakukan penyesuaian atau pemotongan terhadap gaji dan tunjangan para pejabat tinggi BUMN tersebut.

Pertanyaan ini dilandasi oleh keprihatinan mengenai kesenjangan yang terlalu jauh antara penghasilan pejabat BUMN dengan gaji Aparatur Sipil Negara. Dia berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan yang lebih adil dalam sistem remunerasi antara sektor usaha milik negara dengan pegawai negeri sipil.

Perubahan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengubah struktur pengelolaan BUMN. Kementerian BUMN berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN yang berfungsi sebagai regulator.

Dalam struktur baru ini, Danantara berperan sebagai pengelola operasional seluruh Badan Usaha Milik Negara, sementara Badan Pengaturan BUMN hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk memisahkan secara jelas antara fungsi operasional dan fungsi regulasi.

Pertanyaan yang diajukan oleh Susno Duadji mencerminkan kekhawatiran publik mengenai efektivitas reformasi BUMN dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Masyarakat mengharapkan transformasi ini tidak hanya sekadar perubahan struktur organisasi tetapi juga membawa perbaikan substantif dalam pengelolaan aset negara.

Isu remunerasi pejabat BUMN menjadi perhatian khusus karena menyangkut prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kesenjangan yang terlalu lebar antara penghasilan pejabat BUMN dengan pegawai negeri sipil dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Proses pembersihan atau pemurnian di lingkungan BUMN yang dipertanyakan oleh Susno Duadji menyangkut upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat mengharapkan Danantara dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.

Efektivitas Danantara sebagai pengelola operasional BUMN akan diuji dalam kemampuannya meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan-perusahaan milik negara. Selain aspek komersial, BUMN juga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam melayani kepentingan masyarakat luas.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak Danantara atau Badan Pengaturan BUMN terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Susno Duadji. Publik menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan reformasi BUMN dan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan.

Pertanyaan kritis dari mantan pejabat kepolisian ini menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN merupakan prinsip penting yang harus dijaga untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga