Negara Kenyang Tanpa Cerdas: Kritik Madilog atas Kebijakan Sosial yang Memelihara Kepatuhan, Bukan Kemerdekaan Berpikir

Repelita Jakarta - Kritik terhadap kebijakan sosial yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar secara terus-menerus mengemuka dalam diskursus publik.

Pertanyaan mendasar tentang apakah negara sekadar memberi makan atau sungguh-sungguh mencerdaskan rakyatnya menjadi bahan refleksi yang serius.

Dalam perspektif pemikiran Tan Malaka, dikotomi ini dapat dianalisis melalui lensa Madilog yang menggabungkan materialisme, dialektika, dan logika.

Madilog menempatkan realitas material sebagai titik tolak utama dalam setiap proses berpikir dan analisis terhadap suatu fenomena.

Kebijakan sosial yang bersifat karitatif dan hanya memenuhi kebutuhan perut dinilai sebagai solusi yang sangat dangkal dan temporer.

Pendekatan seperti itu tidak menyentuh akar persoalan struktural yang sebenarnya menciptakan dan melanggengkan kemiskinan di tengah masyarakat.

Tan Malaka secara tegas menyatakan bahwa pola pemberian bantuan tanpa disertai upaya pemberdayaan dan pendidikan kritis hanya akan melahirkan ketergantungan.

Rakyat menjadi sekadar penerima pasif yang tidak diajak untuk memahami mengapa mereka berada dalam kondisi kekurangan.

Lebih lanjut, Tan Malaka dalam salah satu pemikirannya pernah mengungkapkan bahwa kekuasaan sering kali menginginkan kepatuhan, bukan kecerdasan dari rakyatnya.

Individu atau kelompok yang cerdas secara kritis dinilai lebih sulit untuk dikendalikan dan dibodohi oleh narasi-narasi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Bantuan pangan yang tidak diiringi dengan pendidikan pembebasan berpotensi menjelma menjadi instrumen politik untuk melanggengkan ketidakberdayaan.

Padahal, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki semangat yang selaras dengan filsafat Madilog.

Kecerdasan yang dimaksud adalah kapasitas untuk berpikir secara logis, menganalisis masalah secara dialektis, dan memahami akar material dari setiap ketidakadilan.

Tanpa fondasi kecerdasan semacam itu, rakyat akan tetap menjadi objek yang mudah diarahkan dalam setiap kebijakan negara.

Pertanyaan mengenai prioritas negara antara memberi makan dan mencerdaskan pada hakikatnya merefleksikan pilihan politik yang mendalam.

Pilihan itu menentukan apakah negara berniat memelihara rakyat yang patuh atau membangun bangsa yang mandiri serta kritis.

Kemerdekaan yang sesungguhnya, menurut Tan Malaka, terletak pada kemerdekaan berpikir setiap individu dalam masyarakat.

Negara yang menghargai kedaulatan rakyatnya harus berkomitmen pada pendidikan yang membebaskan dan memampukan.

Hanya dengan membangun kecerdasan kolektif yang merata, suatu bangsa dapat mencapai martabat yang setara di tengah percaturan global.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga