Mantan Komisaris Ancol Bantah Narasi Banjir Jakarta Era Anies Gagal, Tunjukkan Data BPBD Soal Durasi Genangan yang Lebih Singkat.

Repelita Jakarta - Banjir yang kembali melanda Ibu Kota mendapatkan respons dari mantan komisaris perusahaan daerah.

Geisz Chalifah menyoroti perbedaan suasana publik antara banjir saat ini dengan masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.

Ia menyebut adanya upaya diskredit melalui survei nasional saat banjir terjadi pada era Anies Baswedan.

Melalui unggahan di media sosial, Geisz memposting kembali sebuah video dialog yang pernah tayang.

Menurutnya, penggunaan survei nasional untuk membahas banjir Jakarta merupakan sebuah kesalahan metodologis.

Banjir merupakan peristiwa lokal dengan data kejadian yang tercatat secara rinci dan dapat diverifikasi.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan fakta yang berbeda dari narasi umum.

Pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama terjadi banjir besar yang berdampak sangat luas.

Banjir tahun dua ribu lima belas menyebabkan genangan bertahan selama empat hingga tujuh hari.

Ratusan rukun warga terdampak dan puluhan ribu warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Sementara pada beberapa banjir besar di era kepemimpinan berikutnya, genangan surut lebih cepat.

Durasi genangan umumnya hanya satu hingga dua hari dengan jumlah wilayah terdampak yang lebih kecil.

Banjir tetap terjadi karena Jakarta merupakan wilayah dataran rendah dengan kiriman air dari hulu.

Namun indikator durasi dan luasan dampak menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa aspek.

Pendekatan yang menggantikan data kejadian dengan persepsi publik dinilai sangat keliru.

Banjir harus diukur berdasarkan lama genangan, luas wilayah terdampak, dan kecepatan penanganan.

Semua indikator tersebut tercatat dalam arsip resmi badan penanggulangan bencana daerah.

Kesalahan serupa juga terjadi dalam narasi mengenai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Data indeks lalu lintas global menunjukkan peringkat Jakarta yang terus membaik dalam beberapa tahun.

Pada tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas, Jakarta masuk jajaran kota termacet dunia.

Memasuki periode kepemimpinan berikutnya, peringkat Jakarta keluar dari sepuluh besar dunia.

Pada tahun-tahun berikutnya, peringkat tersebut turun hingga ke posisi keempat puluh secara global.

Data tersebut berdasarkan pengukuran waktu tempuh riil bukan klaim politik tanpa dasar.

Penurunan peringkat tidak berarti Jakarta bebas dari masalah kemacetan lalu lintas sama sekali.

Namun data tersebut membantah narasi bahwa kondisi Jakarta memburuk tanpa adanya perbaikan.

Perubahan kebijakan transportasi dan pengelolaan lalu lintas memberikan dampak yang terukur.

Survei nasional hanya mengukur persepsi publik yang seringkali tidak sesuai fakta lapangan.

Badan penanggulangan bencana dan indeks lalu lintas mencatat kejadian nyata berdasarkan data.

Ketika opini diperlakukan sebagai fakta, maka yang lahir adalah kebohongan publik.

Jakarta dinilai bukan berdasarkan yang benar-benar terjadi tetapi angka survei tanpa dasar.

Fakta dan data akurat dapat mengungkap kebohongan yang disampaikan melalui survei manipulatif.

Kebenaran tidak memerlukan keriuhan karena kehadirannya sudah cukup membongkar kepalsuan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga