Kapolri Tolak Matahari Kembar, Ancam Jadi Petani Jika Polri Dibawah Kementerian

 

 Repelita Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan mendasar penolakannya yang keras terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian, yang menyangkut risiko serius terhadap tata kelola dan efektivitas institusi.

Dalam pandangannya, perubahan struktur tersebut akan menciptakan fenomena "matahari kembar", yaitu kondisi dimana muncul dua sumber komando atau kewenangan yang dapat membingungkan dan memperlambat proses pengambilan keputusan operasional.

Situasi ini dinilai sangat berbahaya untuk institusi penegak hukum yang kerap harus bertindak cepat dalam menangani situasi darurat keamanan nasional.

Ia menegaskan bahwa posisi Polri saat ini yang langsung di bawah presiden sudah tepat dan merupakan amanat reformasi, memungkinkan koordinasi yang lancar dan respons yang gesit tanpa terhalang birokrasi kementerian.

Adanya mata rantai komando tambahan dipandang tidak hanya akan melemahkan kapasitas Polri, tetapi juga berpotensi mengurangi kewibawaan negara di mata publik.

"Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalau pun ada yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik jadi petani saja," tegas Listyo, menggambarkan betapa prinsipilnya persoalan ini baginya.

Pernyataan yang terdengar ekstrem tersebut bukan sekadar retorika, melainkan menunjukkan komitmennya untuk menjaga kemandirian dan integritas Polri sebagai alat negara.

Pilihan untuk mundur dan beralih profesi diungkapkan sebagai bentuk penolakan total terhadap skema yang dianggapnya akan mendegradasi efektivitas kepolisian dan menimbulkan dualisme kepemimpinan.

Wacana yang sempat mengemuka dari internal Komisi Percepatan Reformasi Polri ini pun telah ditampik oleh DPR, yang memutuskan untuk mempertahankan struktur saat ini setelah mendengar penjelasan mendetail dari Kapolri mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga