Kader PSI Sindir Pihak yang Soroti Ijazah Jokowi: Sibuk Soal Ijazah tapi Abai pada Prestasi 10 Tahun, Menyedihkan tidak Menghargai Orang yang Berjuang Keras

 

Repelita [Jakarta] - Kader Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka memberikan tanggapan terhadap pihak-pihak yang terus menyoroti masalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Melalui unggahan di akun media sosial X pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, dia menyindir bahwa banyak hal positif yang telah dicapai selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo namun justru yang menjadi perbincangan publik hanyalah isu seputar keaslian dokumen pendidikan tersebut.

Dedy Nur Palakka menyatakan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, telah banyak prestasi dan pencapaian yang diraih untuk kemajuan bangsa Indonesia. Namun, perhatian publik saat ini justru terpusat pada persoalan administrasi yang menurutnya tidak sebanding dengan kontribusi nyata yang telah diberikan selama masa pemerintahan tersebut.

Dalam cuitannya, dia menyebut pihak-pihak yang terus menyoroti masalah ijazah sebagai orang-orang yang "mabok" karena hanya fokus pada persoalan tersebut. Ungkapan ini mencerminkan ketidaksetujuannya terhadap narasi publik yang dinilai terlalu mengedepankan isu administratif daripada menilai kinerja dan pencapaian substantif selama satu dekade kepemimpinan nasional.

Lebih lanjut, Dedy Nur Palakka menyatakan bahwa fenomena ini merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi sebuah bangsa. Dia menilai bahwa bangsa yang tidak mampu menghargai para pemimpinnya yang telah berjuang keras untuk melakukan perbaikan dan mengejar ketertinggalan merupakan cerminan dari kondisi yang memprihatinkan.

Dia menekankan pentingnya menghargai perjuangan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh mantan pemimpin dalam memperbaiki berbagai sektor dan mengejar ketertinggalan bangsa di berbagai bidang. Penilaian terhadap seorang pemimpin, menurutnya, seharusnya didasarkan pada kontribusi nyata dan dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat luas.

Pernyataan Dedy Nur Palakka ini muncul dalam konteks perdebatan publik yang masih berlanjut mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Meskipun Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa informasi tersebut harus dibuka untuk publik, namun diskusi mengenai hal ini terus menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan masyarakat.

Sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, pernyataan Dedy Nur Palakka mencerminkan dukungan politik terhadap figur tersebut. Partai Solidaritas Indonesia sendiri memiliki hubungan erat dengan mantan presiden melalui keterlibatan putranya dalam struktur kepengurusan partai.

Debat mengenai prioritas penilaian terhadap kinerja pemimpin versus pemeriksaan integritas administrasi menjadi tema yang relevan dalam diskursus politik Indonesia. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan publik, sementara di sisi lain terdapat harapan agar penilaian terhadap pemimpin didasarkan pada hasil kerja dan dampak kebijakan yang dihasilkan.

Isu ini juga menyentuh aspek budaya politik mengenai bagaimana masyarakat mengevaluasi pemimpinnya. Apakah penilaian harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepemimpinan, ataukah harus memisahkan antara kinerja substantif dengan pemenuhan persyaratan administratif yang menjadi dasar legitimasi hukum.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak-pihak yang dikritik oleh Dedy Nur Palakka. Masyarakat terus mengikuti perkembangan wacana mengenai penilaian terhadap kepemimpinan Joko Widodo dan relevansi isu ijazah dalam konteks evaluasi kinerja pemerintahan selama satu dekade terakhir.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga