Repelita Jakarta - Tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi mengungkap rangkaian peristiwa politik yang menurutnya menjadi latar belakang penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji.
Islah menyoroti ketidakhadiran Yaqut dalam agenda Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji di DPR yang saat itu menjadi sorotan luas media sehingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik.
Ia mengaku merasa heran melihat Yaqut terkesan berat menghadiri forum pansus tersebut sehingga memutuskan mendatangi langsung untuk menanyakan alasan di balik sikap itu.
Islah bahkan menyarankan agar Yaqut memanfaatkan kesempatan pansus sebagai ruang terbuka untuk menjelaskan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut pengakuan Islah Yaqut kemudian menceritakan bahwa pada waktu bersamaan dengan agenda pansus terdapat konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka Presiden Emmanuel Macron dan Indonesia diundang sebagai peserta.
Awalnya Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai delegasi Indonesia mengingat isu perdamaian dunia berkaitan erat dengan tugas kementerian pertahanan.
Islah menuturkan bahwa Yaqut kemudian menemui Presiden Jokowi dan menyatakan siap menghadiri pansus serta menceritakan semua pengalaman secara jujur sesuai pengetahuan yang dimilikinya.
Namun setelah percakapan itu Presiden Jokowi justru mengeluarkan surat reposisi yang memindahkan posisi delegasi dari Prabowo kepada Yaqut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi di Prancis.
Islah menilai langkah reposisi tersebut bertujuan agar Yaqut tidak hadir di pansus DPR sehingga menjadi arahan langsung dari Presiden untuk menghindari penjelasan terbuka di forum legislatif.
Yaqut disebut mengaku tidak mengetahui alasan pasti mengapa dirinya dipindahkan ke delegasi luar negeri padahal kehadiran di pansus dianggap penting untuk menjelaskan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Islah juga menyinggung konfigurasi politik di balik pembentukan pansus yang salah satunya berasal dari inisiatif Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sehingga relasi antara Muhaimin dan Yaqut menjadi tidak sederhana setelah Yaqut tidak lagi berada dalam struktur PKB.
Ia mengungkap dilema yang dihadapi Yaqut saat itu di mana dirinya merasa terjepit antara tekanan DPR dan loyalitas kepada Presiden sehingga berada di posisi sulit yang memaksa memilih salah satu pihak.
Pada akhirnya Yaqut disebut memilih mengikuti arahan Presiden untuk berangkat ke Prancis daripada menghadiri pansus DPR karena khawatir akan bermusuhan dengan Jokowi jika memilih sebaliknya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
