Aktivis Prodem Ingatkan Prabowo: Wacana Turunkan Posisi Polri Berpotensi Bahayakan Presiden

 

Repelita Jakarta - Jaringan Aktivis Pro Demokrasi telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi pandangan mengenai kedudukan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, organisasi ini menegaskan bahwa posisi Polri di bawah kendali langsung Presiden merupakan mandat konstitusional dan bagian dari warisan reformasi yang tidak boleh diubah.

Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule secara tegas mengingatkan bahwa wacana memindahkan posisi Kepolisian ke bawah struktur kementerian berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi bangsa dan negara. Sebagai salah satu pendiri Forum Kota yang terlibat dalam gerakan reformasi 1998, ia menekankan pentingnya menjaga tatanan kelembagaan yang telah dibangun.

Menurut analisis Iwan Sumule, semua institusi sipil yang memiliki kewenangan bersenjata harus tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Penempatan di bawah kementerian dinilai dapat menciptakan kerentanan keamanan dan berpotensi membahayakan posisi kepemimpinan nasional.

Aktivis yang terlibat dalam gerakan reformasi ini memberikan perbandingan dengan peristiwa yang terjadi di Venezuela, dimana Istana Kepresidenan dapat dengan mudah diterobos akibat fragmentasi dalam sistem keamanan. Ia menekankan bahwa komando keamanan yang terpusat di bawah Presiden akan memperkuat respons terhadap berbagai dinamika stabilitas nasional.

Iwan Sumule menjelaskan bahwa dengan struktur komando langsung dari Presiden, Kepolisian dapat merespons berbagai perkembangan keamanan dengan lebih cepat tanpa terhambat oleh birokrasi berlapis. Efisiensi dalam penanganan situasi darurat menjadi pertimbangan penting dalam mempertahankan struktur organisasi yang sekarang.

Surat yang dikirimkan oleh Jaringan Aktivis Pro Demokrasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Presiden dalam mengambil kebijakan strategis mengenai struktur kelembagaan negara. Organisasi ini berharap agar Presiden tidak terjebak dalam narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dengan agenda tertentu.

Iwan Sumule mengingatkan adanya pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai pendukung demokrasi namun sebenarnya memiliki agenda untuk mengurangi kewibawaan institusi kepresidenan. Menurutnya, upaya untuk mempreteli wewenang Presiden justru bertentangan dengan semangat reformasi yang diperjuangkan sejak 1998.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan reformasi, mempertahankan posisi Kepolisian di bawah Presiden dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga warisan sejarah bangsa. Struktur ini dipandang mampu mewujudkan Kepolisian yang profesional, netral, dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Posisi Polri di bawah Presiden juga dianggap sebagai mekanisme check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan struktur ini, Kepolisian dapat menjalankan fungsi profesionalnya tanpa intervensi dari kepentingan politik partisan yang dapat mengganggu netralitas.

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses reformasi kelembagaan negara sesuai dengan amanah konstitusi. Surat kepada Presiden ini merupakan bagian dari upaya memberikan masukan konstruktif dalam pengambilan keputusan strategis mengenai tata kelola keamanan nasional.

Organisasi ini berharap agar Presiden dapat mempertimbangkan dengan matang berbagai implikasi dari perubahan struktur kelembagaan Kepolisian. Keputusan yang diambil dinilai akan memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan nasional Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga