Ini Alasan Prabowo Tak Kunjung Tetapkan Bencana Nasional Pada Banjir Sumatera

Repelita Tapanuli Utara - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto membeberkan alasan mendasar mengapa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status bencana nasional untuk tragedi banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Penjelasan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, pada Jumat 28 November 2025.

Suharyanto menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan keputusan yang sangat serius dan didasarkan pada preseden historis yang sudah baku.

Dalam sejarah Republik Indonesia, hanya dua peristiwa besar yang secara resmi mendapatkan pengakuan sebagai bencana nasional.

Bencana tsunami Aceh tahun 2004 menjadi tragedi pertama yang menyandang status tersebut akibat besarnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2023 menjadi peristiwa kedua yang ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya yang global dan multidimensi.

Kedua peristiwa itu dinilai memiliki skala dampak dan tingkat kompleksitas penanganan yang jauh melampaui bencana-bencana lain.

Berbagai musibah besar lainnya yang terjadi di Indonesia tidak serta merta mendapatkan label bencana nasional meskipun menimbulkan penderitaan luas.

Gempa bumi yang meluluhlantakkan wilayah Cianjur di Jawa Barat pada tahun 2022 tidak memperoleh penetapan status tersebut.

Bencana gabungan gempa, tsunami, dan likuifaksi yang menghancurkan Palu dan sekitarnya tahun 2018 juga tidak dikategorikan sebagai bencana nasional.

Gempa berkekuatan besar yang mengguncang Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat pada tahun yang sama juga tidak menyandang status serupa.

Banjir bandang disertai longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini secara administratif berstatus sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

Status ini menurut penjelasan pejabat sudah cukup untuk mengaktifkan seluruh mekanisme tanggap darurat dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan.

Pemerintah menekankan bahwa efektivitas penanganan bencana tidak bergantung pada sebutan atau label administratif semata.

Aliran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah terdampak telah berjalan melalui kombinasi transportasi darat, udara, dan laut.

Penggunaan terminologi bencana nasional dalam peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi administratif, anggaran, dan koordinasi yang sangat spesifik.

Koordinasi intensif antar kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah telah berjalan tanpa terhambat oleh status formal yang belum ditingkatkan.

Fokus operasi saat ini tetap pada penyelamatan nyawa, pemenuhan kebutuhan dasar korban, dan pemulihan aksesibilitas ke lokasi terisolir.

Pemulihan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi menjadi prioritas untuk mendukung distribusi bantuan.

Evaluasi komprehensif terhadap sistem peringatan dini dan tata kelola bencana akan dilakukan setelah fase tanggap darurat berakhir.

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang telah mulai disusun untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh kapasitas negara telah dimobilisasi secara maksimal untuk mendukung proses penanganan bencana ini.

Dukungan operasional dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia terus ditingkatkan untuk operasi pencarian dan evakuasi.

Keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan relawan telah memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan korban.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan terus dijaga untuk memastikan tepat sasaran dan tepat guna.

Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya penanganan melalui partisipasi aktif yang konstruktif dan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pelajaran penting dari peristiwa ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana di masa depan.

Sinergi erat antar semua pemangku kepentingan diyakini menjadi faktor penentu keberhasilan proses pemulihan jangka panjang.

Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam aksi kemanusiaan ini.

Seluruh upaya akan terus dikonsentrasikan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke kondisi normal secepat mungkin.

Komitmen untuk membangun kembali daerah yang rusak akan diwujudkan melalui program berkelanjutan yang terencana, terukur, dan terpadu.

Masyarakat diharapkan dapat menjaga kesabaran dan kepercayaan terhadap upaya maksimal yang dilakukan pemerintah bersama seluruh komponen bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga