Prabowo juru damai Israel-Iran? Mimpi kalee

 

Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru damai antara Israel dan Iran hanyalah mimpi belaka yang tidak realistis.

Menurutnya Indonesia telah kehilangan posisi kepemimpinan Gerakan Non-Blok dan kini lebih condong menjadi bagian dari kepentingan Amerika Serikat serta Israel di kawasan.

Hal itu membuat peran mediasi dalam konflik antara kedua pihak tersebut menjadi mustahil karena Indonesia dipandang sebagai pihak yang tidak netral.

Di mata Amerika Serikat dan Israel Prabowo dianggap baru saja berada dalam posisi subordinat sementara di hadapan Iran yang dikenal teguh melawan justru tidak dianggap signifikan.

Untuk memperoleh posisi tersebut saja Indonesia harus membayar biaya besar yang mencapai angka puluhan triliun rupiah.

Porsi mediasi konflik besar seperti ini sebenarnya berada di tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan pada pemimpin negara berkembang.

Prabowo dinilai terlalu percaya diri setelah bergaul di lingkungan kekuatan besar sehingga merasa mampu menjadi tokoh dunia.

Perjanjian yang dibuat dianggap merugikan karena menyerahkan sebagian kedaulatan negara kepada kepentingan asing.

Rakyat Indonesia melihat langkah tersebut sebagai penyerahan kedaulatan secara terang-terangan kepada pihak luar.

Baru satu hari konflik memanas Prabowo langsung menawarkan diri sebagai mediator perdamaian.

Padahal rudal telah saling diluncurkan antara Iran dengan Israel serta basis Amerika di berbagai negara Teluk.

Kepanikan di Tel Aviv akibat serangan rudal Iran serta kehancuran pangkalan di kawasan Teluk menunjukkan skala konflik yang sangat serius.

Situasi yang masih akan terus meningkat membuat tawaran mediasi dari Prabowo dianggap tidak masuk akal dan terlalu naif.

Isu keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional tertentu juga menuai kontroversi besar di kalangan masyarakat.

Dorongan agar segera keluar dari organisasi tersebut semakin kuat karena dianggap merugikan kepentingan nasional.

Perjanjian internasional yang dibuat dinilai melanggar ketentuan konstitusi negara.

Langkah tersebut dianggap melanggar UUD 1945 serta menginjak nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Israel dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki adab sehingga bergabung dengan mereka bertentangan dengan ideologi bangsa.

Keinginan Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai dianggap terlalu utopik bahkan mendekati narsisme.

Ide tersebut lebih mirip khayalan daripada pendekatan realistis dalam diplomasi internasional.

Dalam negeri pun kinerja pemerintahan dinilai penuh masalah mulai dari penegakan hukum hingga pengelolaan ekonomi.

Berbagai isu seperti korupsi pengangguran kesenjangan impor serta hubungan internal partai menjadi bukti ketidakmampuan mengelola negara.

Karakter kepemimpinan yang bombastis semakin menampakkan kelemahan mendasar dalam menjalankan pemerintahan.

Pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi dianggap sebagai kejahatan serius terhadap bangsa.

Pilihan rakyat semakin terbatas dengan tuntutan agar dilakukan pemakzulan terhadap Prabowo dan Gibran.

Mekanisme pemakzulan telah diatur dalam konstitusi sehingga dapat menjadi jalan keluar konstitusional.

Prabowo dan Gibran dinilai telah merusak kedaulatan negara kedaulatan rakyat serta kedaulatan hukum.

Baju kepemimpinan nasional terasa terlalu besar bagi keduanya sehingga tampak tidak pantas dan kedodoran.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga