Soal Bandara IMIP, Said Didu Sebut Praktik Sempurna Penyerahan SDA ke Asing

 Repelita - Aktivis Muhammad Said Didu memberikan pernyataan tegas mengenai keberadaan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park.

Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Minggu 30 November 2025, dia menyebut bandara tersebut sebagai contoh praktik sempurna penyerahan sumber daya alam.

Dia menilai keberadaan bandara khusus itu merupakan bentuk fasilitasi negara terhadap penguasaan asing atas kekayaan alam Indonesia.

Praktik tersebut menurutnya juga mendapat perlindungan dari pihak penguasa yang seharusnya menjaga kedaulatan negara.

Karena itu dia menyerukan agar cara-cara seperti ini harus segera diakhiri tanpa pengecualian di seluruh wilayah Indonesia.

Pola serupa yang terjadi di berbagai daerah lain juga harus mendapat perhatian dan penyelesaian yang sama.

Pengamat politik Rocky Gerung juga memberikan tanggapan terkait temuan bandara di kawasan industri Morowali.

Komentarnya ini sekaligus merupakan respons atas pernyataan resmi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beberapa waktu sebelumnya.

Menteri Pertahanan telah menyoroti operasional bandara yang berjalan tanpa kehadiran perangkat negara sama sekali.

Kondisi itu dinilai sebagai sebuah anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Melalui saluran YouTube pribadinya, Rocky Gerung menyebut pernyataan Menteri Pertahanan tersebut memiliki kualitas argumen yang tinggi.

Pertanyaan tentang siapa kepala negara di dalam negara yang dimaksud menjadi pembuka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Rocky Gerung menekankan pentingnya pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mengizinkan terbentuknya negara dalam negara.

Pertanyaan lain yang juga penting adalah siapa sebenarnya kepala negara dari negara dalam negara tersebut.

Pernyataan dari kedua tokoh ini menggarisbawahi keprihatinan serius mengenai tata kelola kawasan industri strategis.

Keberadaan bandara khusus tanpa pengawasan negara dinilai telah menciptakan wilayah ekstrateritorial di dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Isu ini menyentuh aspek fundamental mengenai kendali negara atas wilayah dan sumber daya alamnya sendiri.

Publik menantikan langkah konkrit pemerintah dalam menertibkan kondisi yang dianggap menyimpang ini.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan industri menjadi tuntutan yang semakin mengemuka.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kedaulatan negara di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

Pengawasan terhadap operasional bandara khusus harus dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi terkait secara komprehensif.

Masyarakat luas terus memantau perkembangan penyelesaian persoalan strategis nasional ini dengan seksama.

Klarifikasi resmi dari pihak berwenang dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga